JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juni 2026 mengalami defisit senilai Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen dari produk domestik bruto (PDB), berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Purbaya menyampaikan bahwa catatan positif pada performa APBN ini didorong oleh realisasi pendapatan negara yang kokoh serta pengelolaan belanja yang efisien.
Secara total, perolehan pendapatan negara menyentuh Rp1.459,4 triliun, mengalami kenaikan sebesar 21,4 persen jika dikomparasikan dengan kurun waktu yang sama di tahun 2025.
Purbaya memaparkan bahwa sektor perpajakan menyumbang sebesar Rp1.187,8 triliun, yang disokong oleh setoran pajak senilai Rp1.035,7 triliun atau melonjak 24,6 persen.
Di sisi lain, pemasukan dari sektor kepabeanan dan cukai terhitung sebesar Rp145 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil dikumpulkan sebanyak Rp271 triliun atau naik 21,6 persen, lalu untuk penerimaan dari hibah didapat sebesar Rp7 miliar atau meningkat 10,2 persen.
Purbaya melengkapi, hasil positif pada pos fiskal ini menjadi salah satu elemen pendukung bagi Indonesia dalam mempertahankan rating kredit BBB untuk utang jangka panjang dan peringkat A-2 untuk utang jangka pendek.
Melihat dari aspek pengeluaran, pemenuhan belanja negara sudah terserap Rp1.656 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,8 persen daripada periode yang sama di tahun lalu.
Pengeluaran dari pemerintah pusat menjadi yang paling besar dengan capaian Rp1.298,6 triliun atau naik hingga 29,4 persen.
Untuk detailnya, pengeluaran kementerian/lembaga (K/L) berada di angka Rp658,9 triliun atau naik 40 persen, lalu untuk pengeluaran non-K/L berada di angka Rp639,7 triliun atau terangkat sebesar 20 persen.
Selanjutnya, alokasi untuk Transfer ke Daerah (TKD) sudah dicairkan sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh sebesar 11,2 persen.
Melalui perolehan tersebut, posisi keseimbangan primer menorehkan hasil surplus senilai Rp85,1 triliun.
