JAKARTA - simpanannya mendadak ditandai terindikasi aktivitas perjudian daring, padahal merasa tidak pernah terlibat dalam praktik terlarang tersebut, terdapat mekanisme sanggahan resmi, prosedur pemulihan akun, serta panduan draf surat pernyataan klarifikasi yang dapat ditempuh.
Otoritas pemerintah pusat sebelumnya terpaksa membekukan sementara proses pencairan dana bansos kepada lebih dari 1,4 juta KPM sepanjang periode kuartal III/2026 akibat temuan indikasi aliran transaksi judi online.
Melalui kanal siaran video resmi pada platform media sosial Instagram, pihak Kementerian Sosial memberikan penjelasan bahwa kemunculan sinyal transaksi mencurigakan tersebut terkadang bukan bersumber langsung dari sang penerima utama bantuan, melainkan bisa berasal dari anggota keluarga serumah yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK), seperti anak, pasangan hidup, maupun anggota keluarga lainnya.
Kendati demikian, pihak kementerian tetap membuka ruang bagi warga untuk memberikan sanggahan serta pembuktian konkret guna membersihkan nama apabila merasa tidak pernah menggunakan sarana perjudian digital. Proses klarifikasi ini dapat dikoordinasikan langsung melalui kantor aparat desa atau petugas pendamping sosial setempat.
Berikut adalah tata cara lengkap melakukan sanggahan, reaktivasi rekening, hingga format dokumen pernyataan bagi KPM terdampak:
Sanggahan Via Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi Cek Bansos lewat Google Play Store atau Apple App Store, masuk menggunakan akun terdaftar, cari fitur menu "Sanggah", pilih data yang disenggah, tentukan alasan penolakan yang sesuai, lengkapi berkas pendukung, lalu kirimkan formulir pengajuan.
Sanggahan Melalui Administrasi Desa: Mendatangi kantor kelurahan atau balai desa untuk menemui operator sistem SIKS-NG, di mana petugas akan membantu membuka fitur sanggahan serta mengunggah dokumen berita acara verifikasi kondisi rumah.
Prosedur Reaktivasi Rekening: Bagi yang terbukti pernah terlibat namun ingin memulihkan status, wajib menutup total seluruh nomor rekening, dompet digital, serta nomor seluler yang pernah dipakai, lalu mendatangi dinas sosial untuk menandatangani surat bermaterai.
Sebagai panduan administrasi, warga dapat menggunakan draf surat pernyataan klarifikasi resmi yang menyatakan ketidakterlibatan dalam aktivitas perjudian daring serta kesiapan menerima sanksi hukum apabila pernyataan tersebut terbukti tidak benar di kemudian hari.
