BISNISINSIGHT.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik kecurangan ekspor sumber daya alam yang berlangsung lebih dari tiga dekade telah membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga US$908 miliar. Kerugian itu dihitung selama 34 tahun akibat underinvoicing, yakni pencatatan nilai ekspor di faktur lebih rendah dari transaksi sebenarnya. Pemerintah kini menempuh jalur ekspor satu pintu untuk batu bara, CPO, dan mineral kritis guna menutup kebocoran tersebut.

Angka US$908 miliar itu setara Rp 16.111,55 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.740 per dolar AS. Prabowo menyebut potensi penerimaan sebesar itu semestinya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hilang di celah sistem yang dibiarkan bertahun-tahun.

"Berarti there's something wrong with our system. Jadi, waktu itu, kita harus lihat dong, kalau ada penyakit, masa kita diam? Kita harus cari sumbernya apa, kita perbaiki," tutur Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9).

Underinvoicing Jadi Sasaran Utama

Praktik yang paling disorot pemerintah adalah underinvoicing. Nilai ekspor yang tercatat dalam faktur lebih rendah dibanding nilai transaksi riil, sehingga selisihnya tidak pernah masuk ke kas negara.

Menurut Prabowo, kecurangan ini sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Dampaknya, Indonesia tidak pernah menikmati hasil ekspor SDA secara optimal meski volumenya terus membesar.

Pemerintah memutuskan memberantas praktik tersebut sekaligus menerapkan kebijakan ekspor satu pintu. Prabowo menegaskan langkah itu bukan soal keberanian mengambil risiko, melainkan kewajiban konstitusional seorang kepala negara.

"Ini bukan soal berani atau tidak berani. Ini kewajiban. Saya telah disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD)," kata Prabowo.

Ekspor Satu Pintu Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia

Kebijakan pemberantasan kecurangan ekspor mulai berlaku 1 Juni 2026. Mekanisme ekspor satu pintu diterapkan untuk sejumlah komoditas SDA strategis, dengan rincian:

• Batu bara
• Minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO)
• Mineral kritis

Ekspor ketiga komoditas itu dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Prabowo berharap kebijakan ini mendongkrak penerimaan negara, yang nantinya dialokasikan untuk membiayai program prioritas sekaligus menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan 5 Persen Belum Angkat Kelas Menengah

Persoalan kecurangan ekspor dibahas Prabowo bersama jajaran menteri. Menurutnya, praktik itu menghambat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata sekitar 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Angka itu dinilai belum diikuti penurunan jumlah penduduk miskin dan kelompok rentan miskin, maupun penyusutan kelas menengah.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mencari akar persoalan dan memperbaiki sistem yang masih memberi ruang bagi kecurangan ekspor. Perbaikan sistem dianggap lebih penting ketimbang sekadar menambah target penerimaan.

Risiko dan Tentangan yang Sudah Diantisipasi

Prabowo mengakui kebijakan ekspor satu pintu menghadapi risiko dan potensi tentangan dari kelompok tertentu. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tetap perlu mengambil langkah tersebut demi menjaga kepentingan masyarakat luas.

"Soal risiko, ya apa boleh buat. Kenapa saya mau jadi presiden kalau saya enggak berani menghadapi risiko? Ini kewajiban, dan saya ajak menteri-menteri, saya ajak semua," pungkasnya.

Bagi pelaku usaha di sektor batu bara, CPO, dan mineral kritis, mekanisme satu pintu lewat DSI mengubah alur ekspor yang selama ini berjalan. Kepatuhan administrasi dan verifikasi nilai transaksi akan menjadi titik krusial agar kebijakan ini tidak justru menambah biaya logistik di sisi eksportir.