JAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kawasan Papua sampai akhir Juni 2026 memperlihatkan tren yang positif, baik pada aspek pendapatan negara maupun belanja negara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq di Jayapura, Sabtu, mengutarakan bahwa perolehan pendapatan negara di area Papua per 30 Juni 2026 sudah menyentuh angka Rp2,90 triliun atau setara dengan 42,78 persen dari target tahun ini yang dipatok sebesar Rp6,70 triliun.
"Realisasi tersebut menunjukkan kinerja APBN di Papua tetap terjaga dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Berdasarkan penjelasan Izharul, pemasukan negara tersebut paling besar bersumber dari Pajak Dalam Negeri dengan nilai realisasi sebesar Rp1,71 triliun.
"Sehingga capaian tersebut ditopang peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta pengelolaan restitusi yang lebih baik," ujarnya.
Ia memaparkan bahwa di samping itu, setoran yang berasal dari Pajak Perdagangan Internasional terkumpul sebanyak Rp119,31 miliar, di mana porsi terbesarnya didapatkan dari bea masuk atas kegiatan impor barang serta jasa.
"Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sangat baik karena hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target. Capaian tersebut didorong realisasi PNBP lainnya sebesar Rp894,13 miliar serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp179,65 miliar," katanya lagi.
Ia mengimbuhkan bahwa jika ditinjau dari aspek pengeluaran, pihak pemerintah sudah membelanjakan Belanja Negara sejumlah Rp24,50 triliun atau berkisar 41,54 persen dari total pagu yang disediakan sebesar Rp58,99 triliun.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,96 persen bila disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
"Dan untuk belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp7,50 triliun, sementara itu, transfer ke Daerah telah disalurkan sebesar Rp17 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa," ujarnya.
