JAKARTA - Sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menegaskan belum berencana mengubah target kenaikan kredit mereka pada tahun ini walaupun tantangan dari tingginya suku bunga masih membayangi sektor perbankan. 

Tiga bank milik pemerintah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), tetap berpatokan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah mereka serahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengungkapkan bahwa sampai saat ini internal perusahaan belum memandang perlu untuk merombak target penyaluran kredit pada tahun ini. 

"Kami sampai hari ini masih stick dengan RBB yang sudah kami sampaikan ke OJK, jadi belum ada perubahan," ujar Hery di Jakarta, Selasa (22/7/2026). 

Sebelumnya, BRI mematok target peningkatan penyaluran kredit di kisaran 7%–9% untuk tahun 2026.

Sampai dengan Mei 2026, total pembiayaan yang disalurkan oleh BRI menyentuh angka Rp 1.417,19 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 12,23% secara tahunan (year on year/YoY). 

Kenaikan ini didorong oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit konsumsi, serta kredit pemilikan rumah (KPR). 

"Pendorongnya tetap UMKM, kemudian kredit konsumer juga tumbuh, KPR juga mengalami pertumbuhan. Di perusahaan anak seperti Pegadaian juga pertumbuhannya masih baik," katanya.

Pencapaian ini ikut menyokong perolehan laba bersih bank only milik BRI yang menyentuh Rp 20,42 triliun hingga Mei 2026, atau meningkat 9,52% YoY. 

Dilihat dari penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,6% YoY menjadi Rp 1.546,44 triliun, sementara jumlah aset melonjak hingga Rp 2.073,12 triliun dari angka Rp 1.893,38 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Walau begitu, Hery membenarkan bahwa sektor perbankan saat ini masih terbebani oleh tingginya suku bunga yang memicu pembengkakan biaya dana (cost of fund). 

"Mudah-mudahan tekanan suku bunga yang tinggi ini tidak berlangsung terlalu lama," ujarnya. 

Ia menerangkan bahwa kenaikan pada biaya dana tersebut tidak serta-merta langsung dibebankan ke bunga kredit lantaran ada tenggat waktu transmisi berkisar antara tiga hingga empat bulan. 

"Kalau cost of fund naik hari ini, bukan berarti besok bunga kredit langsung naik. Proses transmisinya biasanya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga bulan," jelas Hery.

Langkah serupa turut diambil oleh pihak BNI. Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan perubahan pada RBB sebab pencapaian bisnis hingga kini masih berjalan sesuai rencana awal. 

"Belum ada revisi RBB. Harusnya semua masih sesuai target," ujarnya. 

Sampai Mei 2026, laba bersih bank only BNI menembus Rp 9,05 triliun, atau naik sebesar 7,06% YoY bila disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Di sisi lain, penyaluran kredit melonjak hingga 24,55% YoY menjadi Rp 940,88 triliun, lalu DPK bertambah 33,15% YoY menjadi Rp 1.063,92 triliun.

Di pihak lain, BTN juga belum menggeser target kenaikan kredit mereka pada tahun ini. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memaparkan bahwa korporasi masih memegang target pertumbuhan kredit di angka 8%–10% untuk tahun 2026. 

Angka ini dipandang masih masuk akal sejalan dengan masuknya portofolio baru dari hasil akuisisi Bank SMBC Indonesia. BTN pun belum memiliki niat untuk merubah target rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) mereka serta tetap percaya diri bahwa NPL bisa ditekan di bawah level 3%.

Hingga Juni 2026, realisasi pembiayaan BTN naik sebesar 11,2% YoY menjadi Rp 418,11 triliun. Biarpun begitu, Nixon mengutarakan bahwa perusahaan bakal bertindak lebih berhati-hati dan selektif dalam mengucurkan kredit agar laju pertumbuhannya tetap berada di koridor target yang telah ditetapkan. 

"Program pemerintah, KUR Perumahan, FLPP, itu tetap jalan. Masih kami push," kata Nixon. 

Ia menambahkan, BTN justru bakal membatasi kucuran pembiayaan ke korporasi skala besar yang mendatangkan imbal hasil rendah, dan akan lebih cermat dalam menyesuaikan alokasi kredit dengan pipeline bisnis internal perusahaan.