JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai bahwa meningkatnya kembali ketidakpastian perekonomian serta pasar keuangan global mewajibkan adanya penguatan respons sekaligus sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi memperkokoh ketahanan eksternal, mempertahankan stabilitas, dan memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa ketidakpastian global memuncak lagi setelah terjadinya re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada permulaan Juli 2026.
“Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara, serta harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan masih lemah di angka 3 persen dan inflasi global menanjak hingga sekitar 4,5 persen.
Kebijakan moneter global pun menjadi kian ketat sebagai jawaban atas semakin tingginya tekanan inflasi tersebut. Suku bunga kebijakan moneter AS atau Fed Funds Rate diproyeksikan mengalami kenaikan lebih cepat pada triwulan IV 2026.
Imbal hasil (yield) US Treasury pun melonjak tinggi ke level 4,56 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun pada 20 Juli 2026, serta diperkirakan bakal naik lagi yang dipicu oleh semakin lebarnya defisit fiskal AS.
Pada pasar keuangan global, arus modal keluar dari negara emerging market berpindah ke pasar keuangan AS dan aset-aset yang menawarkan imbal hasil tinggi serta aman (safe haven assets), sehingga memicu penguatan mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun negara berkembang (ADXY).
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan dengan baik berkat sokongan permintaan domestik.
Sinyal positif pada triwulan II 2026 memperlihatkan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, didorong oleh kelanjutan realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja pemerintah, khususnya pemberian gaji ke-13 bagi ASN dan penyaluran bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Konsumsi rumah tangga juga terjaga yang ditopang oleh bermacam stimulus pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, hingga program makan dan pelatihan vokasi nasional.
Investasi utamanya ditopang oleh investasi bangunan yang berkaitan dengan realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), di kala investasi swasta masih perlu terus digenjot.
Dari aspek eksternal, kinerja ekspor mesti terus dipacu demi memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia di tengah kelesuan prospek pertumbuhan ekonomi global.
Secara sektoral, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, transportasi, dan pergudangan terpantau tetap bagus, selaras dengan realisasi berbagai program pemerintah.
Langkah ke depan, implementasi bermacam program prioritas pemerintah demi memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik serta memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi bakal terus dimaksimalkan.
Seiring dengan langkah tersebut, BI pun terus memperkokoh bauran kebijakan lewat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang berpadu erat dengan kebijakan pemerintah demi mempertahankan stabilitas dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 tetap baik, berada dalam kisaran 4,9 persen sampai dengan 5,7 persen,” kata Perry.
