Jakarta - Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berada di jalur Cincin Api Pasifik, menyimpan potensi energi panas bumi (geotermal) yang sangat besar. Dengan cadangan mencapai 23,9 gigawatt (GW) atau setara 40% dari total potensi panas bumi dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan ini. Namun hingga saat ini, pemanfaatan energi geotermal masih tergolong rendah, dengan kapasitas terpasang baru sekitar 2,4 GW, Sabtu, 5 April 2025.
Meningkatnya permintaan listrik dan komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon menempatkan geotermal sebagai solusi strategis dalam transisi energi bersih nasional. Pemerintah pun telah menetapkan target ambisius dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), salah satunya meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 23% pada tahun 2025.
Geotermal: Energi Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memiliki sejumlah keunggulan dibanding sumber energi konvensional. Energi ini bersifat terbarukan, berkelanjutan, dan memiliki emisi karbon yang rendah. PLTP juga dapat beroperasi sepanjang waktu tanpa bergantung pada cuaca, menjadikannya lebih andal dibanding tenaga surya atau angin.
“Dibandingkan batu bara atau gas alam, geotermal menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih kecil. Ini sangat penting untuk mendukung komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca,” jelas Harris.
Menurut data Kementerian ESDM, sebagian besar potensi panas bumi tersebar di wilayah dengan aktivitas vulkanik tinggi seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Jika dimanfaatkan secara optimal, sumber daya ini bisa menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional di masa depan.
Tantangan: Biaya Tinggi dan Regulasi yang Rumit
Meski menjanjikan, pengembangan PLTP di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah tingginya biaya eksplorasi dan pengembangan. Proses identifikasi potensi panas bumi memerlukan survei geologi dan pengeboran awal yang mahal dan berisiko tinggi.
Selain aspek teknis dan finansial, masalah regulasi dan perizinan juga menjadi ganjalan. Banyak lokasi panas bumi berada di kawasan hutan lindung atau konservasi, yang memerlukan proses perizinan yang panjang dan kompleks. Hal ini sering menghambat pengembang untuk segera memulai proyek.
Sementara itu, dukungan masyarakat lokal pun menjadi faktor penting. Di beberapa daerah, masih ada kekhawatiran akan dampak lingkungan dari pembangunan PLTP. Edukasi dan sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari energi bersih ini.
Langkah Pemerintah dan Masa Depan PLTP
Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan energi panas bumi dengan memberikan berbagai insentif investasi, kemudahan perizinan, serta mendorong penggunaan teknologi modern untuk menekan biaya eksplorasi. Kerja sama internasional dengan negara-negara berpengalaman seperti Islandia, Jepang, dan Amerika Serikat juga terus diperluas.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah proyek besar tengah dikembangkan, termasuk PLTP di Ulubelu (Lampung), Sarulla (Sumatera Utara), dan Dieng (Jawa Tengah). Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
Harris menambahkan, “Kami optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—geotermal bisa menjadi pilar utama dalam bauran energi nasional.”
