JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bergerak cepat menghadapi tantangan global terbaru yang datang dari Amerika Serikat (AS). Setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan rencana penerapan tarif resiprokal bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, BI langsung merumuskan tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam mempertahankan kestabilan nilai tukar Rupiah.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi instrumen intervensi rangkap tiga atau yang dikenal dengan triple intervention. Strategi ini melibatkan intervensi terintegrasi di berbagai sektor pasar keuangan guna menahan tekanan eksternal yang muncul akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat.

“[Hal ini] dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar," ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu 6 April 2025.

Kebijakan Tarif Resiprokal AS dan Dampaknya ke Indonesia

Keputusan Presiden Donald Trump menerapkan tarif resiprokal tidak hanya menyasar negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Tarif resiprokal adalah kebijakan yang mewajibkan negara mitra dagang untuk menerapkan tarif impor setara dengan yang diberlakukan AS terhadap barang-barang ekspornya. Langkah ini dilakukan Trump dengan dalih melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk asing yang dianggap merugikan perekonomian Amerika.

Namun, kebijakan ini otomatis meningkatkan tensi perdagangan global dan memberi dampak nyata terhadap dinamika pasar keuangan dunia, termasuk nilai tukar Rupiah. Ancaman potensi pelemahan Rupiah membuat BI harus bertindak cepat agar gejolak tersebut tidak berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Tiga Langkah Strategis BI: Triple Intervention

Untuk merespons situasi ini, BI mengandalkan tiga pilar kebijakan triple intervention, yang secara garis besar bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan kecukupan likuiditas valuta asing.

1. Intervensi di Pasar Valuta Asing Spot

Langkah pertama yang ditempuh BI adalah melakukan intervensi di pasar spot valuta asing. Melalui upaya ini, BI dapat langsung mengelola suplai dan permintaan dolar AS guna menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah di tengah tekanan global. Intervensi ini memberikan sinyal kuat kepada pelaku pasar bahwa otoritas moneter hadir secara aktif dalam menjaga keseimbangan pasar.

2. Intervensi di Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)

Selain pasar spot, BI juga memperkuat intervensi di instrumen DNDF. Melalui instrumen derivatif ini, pelaku pasar dapat melakukan lindung nilai (hedging) terhadap risiko nilai tukar, sehingga volatilitas di pasar keuangan dapat ditekan. DNDF menjadi alat efektif untuk menstabilkan ekspektasi nilai tukar dalam jangka pendek tanpa harus menguras cadangan devisa negara secara signifikan.

3. Intervensi di Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Sekunder

Langkah ketiga adalah intervensi di pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN). Dengan menjaga stabilitas pasar obligasi domestik, BI dapat memastikan arus modal asing tetap terkendali dan meminimalisir potensi capital outflow yang bisa memperburuk tekanan terhadap Rupiah. Selain itu, stabilitas pasar SBN juga penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap aset keuangan Indonesia.

Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penerapan strategi ini tidak hanya fokus pada stabilitas Rupiah, tetapi juga bertujuan menjaga kelancaran aktivitas perbankan dan dunia usaha. "Kecukupan likuiditas valuta asing bagi kebutuhan perbankan dan dunia usaha harus terjaga agar perekonomian nasional tetap bergerak dinamis, meski di tengah tantangan eksternal," tegasnya.

Jaga Kepercayaan Pasar di Tengah Ketidakpastian Global

Selain fokus pada stabilitas nilai tukar, langkah-langkah BI juga diarahkan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar, baik domestik maupun asing. Ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis AS mendorong banyak investor untuk mencari aset-aset safe haven, yang berpotensi mengakibatkan aliran keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Melalui triple intervention, BI ingin memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik dengan tingkat risiko yang terkendali. Komitmen ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga kelangsungan sektor keuangan di tengah dinamika global.

“BI tidak hanya bertindak untuk menjaga stabilitas nilai tukar, tapi juga memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah gejolak global,” ujar Ramdan, menegaskan posisi strategis BI dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dukungan Tambahan: Sinergi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait

Selain mengandalkan triple intervention, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan berjalan sejalan dalam merespons dinamika global yang berkembang cepat.

Pemerintah, bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menyiapkan berbagai langkah lanjutan seperti penguatan cadangan devisa, pengelolaan inflasi yang terkendali, serta penguatan sistem keuangan nasional guna meminimalisir dampak negatif dari ketegangan perdagangan internasional.

Keputusan Presiden AS Donald Trump dalam menerapkan tarif resiprokal kepada berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional. Namun, dengan kesiapan Bank Indonesia melalui strategi triple intervention yang mencakup intervensi di pasar valuta asing spot, DNDF, dan pasar SBN sekunder, optimisme terhadap stabilitas Rupiah dan perekonomian nasional tetap terjaga.

Komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar, memastikan kecukupan likuiditas valuta asing, serta memelihara kepercayaan pelaku pasar menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika global yang tidak menentu. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat terus melangkah maju, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjadi negara yang tangguh dalam menghadapi tantangan perdagangan global.

“[Hal ini] dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar," tutup Ramdan Denny Prakoso.