JAKARTA - Ketimpangan akses listrik di pedesaan kembali menjadi sorotan setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengumumkan percepatan pembangunan jaringan listrik pada 19 desa yang tersebar di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Mamasa. Langkah ini diambil menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum menikmati fasilitas dasar kelistrikan, yang dinilai menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

"Sesuai arahan Kepala Dinas ESDM, kami bergerak cepat untuk memastikan percepatan pembangunan jaringan listrik pada 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa," kata Kabid Ketenagalistrikan ESDM Sulbar Qamaruddin Kamil, di Mamuju, Sabtu, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, membahas listrik desa di daerah itu.

Pertemuan tersebut, kata Qamaruddin, merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN yang membahas solusi elektrifikasi bagi wilayah yang masih gelap gulita di Sulbar.

"Jadi, kami segera merespons hasil koordinasi sebelumnya dengan langkah konkret di tingkat daerah," ujar Qamaruddin.

Qamaruddin memaparkan bahwa saat ini terdapat 19 desa di Sulbar yang belum teraliri listrik PLN. Desa-desa tersebut tersebar di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, yang menandakan bahwa akses listrik belum merata meski program elektrifikasi nasional telah lama dicanangkan.

Di Kabupaten Mamuju, desa-desa yang belum terjangkau listrik PLN meliputi Desa Bela dan Kopeng di Kecamatan Tapalang; Desa Siraun, Salumakki, Sandapang, Makkaliki, Batu Makkada, dan Desa Lasa' di Kecamatan Kalumpang. Kemudian, Desa Pulau Karampuang di Kecamatan Mamuju serta dua desa di Kecamatan Bala-Balakang, yakni Desa Bala-Balakang dan Bala-Balakang Timur.

Sementara itu, di Kabupaten Mamasa, desa-desa yang belum berlistrik mencakup Desa Baruru di Kecamatan Aralle; Desa Saluleang, Gandang Dewata, Pangandaran, dan Desa Peu di Kecamatan Tabulahan; serta Desa Mososo, Ulumambi, dan Desa Sikamase di Kecamatan Bambang.

"Target penyelesaian pembangunan jaringan di desa-desa ini diproyeksikan hingga tahun 2027. Namun untuk percepatan, perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk surat rekomendasi yang menjadi dasar tindak lanjut program PLN," kata Qamaruddin lagi.

Tak hanya desa, Qamaruddin juga menyoroti masih banyaknya dusun di desa-desa yang secara administratif sudah dialiri listrik, namun warganya belum tersentuh jaringan PLN. Hal ini membuat sebagian masyarakat tetap bergantung pada sumber energi alternatif yang seringkali tidak memadai.

Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dan terpadu, agar akses listrik dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial dan mengentaskan ketertinggalan.

"Kami berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan PLN dapat mempercepat terwujudnya elektrifikasi menyeluruh di Sulbar sebagai landasan utama peningkatan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi daerah," kata Qamaruddin.

Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyambut positif langkah cepat Dinas ESDM Sulbar dalam mengakselerasi pembangunan jaringan listrik desa, dan menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh program tersebut.

"Akses listrik adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamuju tentu sangat mendukung percepatan pembangunan jaringan listrik. Kami segera tindak lanjuti dengan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan nyata," kata Sutinah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menyadari betul pentingnya keberadaan listrik sebagai kebutuhan esensial, tidak hanya untuk penerangan tetapi juga untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya percepatan pembangunan jaringan listrik ini, diharapkan kesenjangan infrastruktur energi di Sulbar bisa segera teratasi. Peningkatan rasio elektrifikasi desa diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini tertinggal karena keterbatasan akses energi.

Selain itu, percepatan akses listrik ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi, mengingat ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor kunci yang diperhitungkan pelaku usaha dalam menanamkan modal di suatu wilayah.

Namun demikian, keberhasilan program percepatan elektrifikasi ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan PLN saja. Dukungan masyarakat juga dibutuhkan, terutama dalam hal menjaga fasilitas yang sudah dibangun, serta kesadaran untuk menggunakan listrik secara efisien dan bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas ESDM juga menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres pembangunan jaringan listrik di 19 desa tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan kendala teknis di lapangan dapat segera diatasi.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, PLN, dan masyarakat, percepatan akses listrik di desa-desa di Sulbar diharapkan dapat terwujud lebih cepat dari target, sehingga pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok negeri.