JAKARTA — Seusai sempat mencatatkan laju yang tinggi, mesin intermediasi sektor perbankan kini mulai diarahkan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.
Proyeksi angka pertumbuhan penyaluran kredit serta Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2026 yang terpantau melandai merefleksikan adanya sinyal bahwa kalangan perbankan mulai menghitung ulang berbagai risiko di tengah bayang-bayang ketidakpastian kondisi ekonomi, tekanan pelemahan daya beli masyarakat, serta beban biaya pendanaan yang masih menjadi kendala utama.
Merujuk pada hasil Survei Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) untuk periode Triwulan II/2026, tingkat pertumbuhan outstanding kredit hingga penutupan akhir tahun 2026 diestimasikan berada di kisaran 7,51 persen secara tahunan (year-on-year / yoy), yang mencatatkan perlambatan apabila dikomparasikan terhadap realisasi pada tahun 2025 yang menyentuh angka 9,69 persen yoy.
Besaran persentase tersebut pun tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi pada periode sebelumnya yang berada di level 8,06 persen yoy.
Di sisi yang berbeda, laju pertumbuhan DPK diproyeksikan hanya akan mencapai 6,18 persen yoy, mengalami koreksi penurunan tajam dari realisasi tahun 2025 yang mencapai 13,83 persen yoy, sekaligus lebih rendah dari estimasi angka sebelumnya di level 8,47 persen yoy.
Kendati demikian, tren perlambatan tersebut dipastikan belum merepresentasikan adanya indikasi pelemahan pada fondasi dasar industri perbankan secara keseluruhan. Aktivitas penyaluran kredit baru pada kuartal II/2026 terpantau masih menunjukkan tren peningkatan yang tercermin dari perolehan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 93,08 persen.
Meski demikian, pihak perbankan tetap konsisten menjaga jarak aman dari potensi risiko dengan menerapkan standar seleksi penyaluran kredit yang jauh lebih ketat, sebagaimana tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang berada di posisi 1,03.
BACA JUGA Prospek Bisnis Kartu Kredit Saat Transaksi Tumbuh Dua Digit Menteri UMKM Ingatkan Risiko Kredit Macet Jika Pembiayaan Digenjot Bank Kembali Gas Kredit, Sektor Produktif Jadi Incaran Utama
Transformasi arah kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa perbankan mulai dihadapkan pada situasi dilematis yang baru. Di satu sisi, geliat permintaan kredit di tengah masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan.
Namun di sisi lain, realitas kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menuntut pihak perbankan untuk memastikan bahwa setiap ekspansi bisnis yang dijalankan tidak mengorbankan kualitas aset portofolio mereka.
Direktur Utama CIMB Niaga, Lani Darmawan, memandang bahwa proyeksi angka pertumbuhan kredit nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia perlu dicermati secara objektif dengan memerhatikan struktur fundamental dari industri perbankan itu sendiri.
Menurut keterangannya, laju pertumbuhan kredit skala nasional hingga saat ini masih didominasi oleh peranan kelompok bank-bank berukuran besar, utamanya himpunan bank milik negara (Himbara).
Sementara itu, bagi entitas perbankan di luar kelompok tersebut, trajectory pertumbuhan kredit diprediksi akan berjalan dengan pendekatan yang jauh lebih konservatif seiring dengan belum meratanya proses pemulihan daya beli masyarakat luas.
“Perkiraan pertumbuhan kredit dari BI sifatnya nasional dan kebanyakan didominasi oleh Himbara. Pertumbuhan kredit non-Himbara bisa lebih konservatif sejalan dengan masih rendahnya daya beli masyarakat,” ujar Lani, Senin (20/7/2026).
Situasi kondisi tersebut mendorong strategi ekspansi pembiayaan bank tidak lagi berorientasi semata-mata pada pencapaian volume kuantitas. Pihak bank mulai mengalihkan fokus penempatan pembiayaan ke dalam segmen-segmen industri yang memiliki prospek bisnis serta tingkat ketahanan finansial yang lebih baik, salah satunya adalah sektor kredit korporasi.
Dari sisi pengelolaan struktur pendanaan, PT Bank CIMB Niaga Tbk. juga mengambil langkah penguatan komposisi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) demi menjaga tingkat efisiensi biaya dana (cost of fund) agar tetap terkendali.
Upaya penguatan tersebut dieksekusi lewat optimalisasi beragam kanal, mulai dari layanan penyaluran gaji (payroll), kanal digital segmen mass market, rekening operasional korporasi, hingga produk manajemen kas (cash management).
“DPK masih akan difokuskan ke CASA untuk memaksimalkan cost of fund yang relatif lebih rendah. Likuiditas kami jaga lewat LDR yang sehat dan semua liquidity ratio yang comply dengan regulasi,” katanya.
Bukan Krisis Likuiditas
Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, berpendapat bahwa proyeksi perlambatan angka kredit dan DPK tidak merepresentasikan adanya tekanan yang bersifat sistemik terhadap kelangsungan industri perbankan nasional.
Kondisi tersebut justru lebih merefleksikan peningkatan sikap kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi dinamika ketidakpastian arah perekonomian makro. Ia melihat bahwa ruang bagi bank untuk melakukan ekspansi bisnis masih terbuka luas, hanya saja pendekatan pertumbuhan yang digunakan mengalami pergeseran orientasi.
Perbankan tidak lagi sekadar memburu kecepatan volume penyaluran kredit, melainkan memastikan bahwa kualitas pembiayaan yang disalurkan tetap terkontrol dengan baik.
“Perlambatan proyeksi kredit dan DPK pada 2026 lebih mencerminkan kehati-hatian yang naik dari perbankan daripada tekanan sistemik,” sebut Rizal kepada Bisnis.
Rizal memaparkan lebih lanjut bahwa tantangan krusial yang patut diwaspadai justru bersumber dari lini sisi pendanaan. Manakala volume penyaluran kredit terus bertumbuh sementara perolehan DPK mengalami perlambatan, tingkat kompetisi antarbank dalam memperebutkan likuiditas dana masyarakat dipastikan akan semakin ketat.
Situasi kompetisi tersebut berisiko mendongkrak kenaikan biaya dana serta menyempitkan ruang ekspansi apabila bank gagal mempertahankan sumber-sumber pendanaan yang efisien.
Oleh karena itu, strategi penguatan porsi dana murah, diversifikasi instrumen pendanaan, serta penyaluran pembiayaan yang menyasar sektor-sektor usaha dengan arus kas yang kuat menjadi formula krusial yang harus diterapkan.
Transformasi komposisi struktur DPK turut menjadi salah satu indikator pendukung. Merujuk pada data hasil survei Bank Indonesia, perolehan pertumbuhan DPK pada periode kuartal III/2026 diestimasi akan lebih banyak ditopang oleh instrumen produk tabungan dengan perolehan SBT mencapai 87,08 persen serta produk giro di level 76,38 persen. Di sisi lain, instrumen produk deposito terpantau hanya mencatatkan angka SBT sebesar 40,97 persen.
Ketidakpastian Global Menekan Ekspansi
Chief Economist Bank Danamon, Irman Faiz, mengemukakan pandangan bahwa perlambatan proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK lebih banyak dipicu oleh faktor eskalasi ketidakpastian yang bersumber dari kancah global.
Menurut analisisnya, tekanan tensi geopolitik, potensi lonjakan harga komoditas energi dunia, serta arah kebijakan pengetatan moneter global yang masih dipertahankan membuat kalangan dunia usaha mengambil sikap yang jauh lebih konservatif dalam mengeksekusi keputusan ekspansi bisnis.
Di ranah domestik, dinamika eksternal tersebut diperkuat oleh bauran kebijakan moneter nasional yang masih memfokuskan prioritas pada upaya penjagaan stabilitas nilai tukar rupiah serta pengendalian tingkat inflasi. Imbas langsung dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya beban biaya dana yang berujung pada sikap bank yang semakin selektif dalam mengucurkan pembiayaan kredit.
“Perlambatan proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK pada 2026 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian terutama di global. Namun fundamental sektor perbankan masih relatif kuat tercermin dari CAR yang tinggi, rasio likuiditas yang di atas threshold, dan NIM yang juga stabil,” ujar Irman kepada Bisnis.
Ia menegaskan kembali bahwa realitas ketahanan tersebut tercermin secara nyata melalui temuan data survei Bank Indonesia. Kendati volume permintaan kredit baru menunjukkan tren kenaikan, perbankan tetap memperketat berbagai parameter persyaratan penyaluran kredit, mencakup aspek tingkat suku bunga, batas maksimal plafon pinjaman, jangka waktu tenor, hingga komponen biaya persetujuan kredit.
Di samping tekanan eksternal global, faktor-faktor internal domestik turut menjadi pusat perhatian utama. Lemahnya tingkat aktivitas sektor industri, kelesuan realisasi investasi, serta ekspektasi performa dunia usaha yang moderat menyebabkan permintaan pembiayaan belum mampu pulih kembali ke level yang agresif.
Dengan demikian, langkah penyesuaian proyeksi pertumbuhan kredit ke level 7,51 persen dan DPK ke angka 6,18 persen jauh lebih merefleksikan bentuk respons adaptif perbankan dalam menghadapi tantangan situasi ekonomi, alih-alih menjadi indikasi melemahnya tingkat kesehatan industri keuangan.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyoroti kondisi fundamental sektor riil sebagai variabel determinan yang mempengaruhi tingkat kehati-hati pihak perbankan.
Ia mengamati bahwa tekanan tekanan yang menghantam sektor industri, merosotnya angka surplus neraca perdagangan ekspor, hingga lonjakan tingkat inflasi yang menggerus daya beli masyarakat mengakibatkan permintaan terhadap pembiayaan modal belum pulih seutuhnya.
“Di sektor riil tekanan kondisi ekonomi meningkat sehingga target kredit perbankan moderat dan lebih hati-hati menyalurkan kredit,” kata Eko.
Menghadapi situasi kondisi tersebut, perbankan nasional berpotensi mengoptimalkan instrumen sumber pendapatan alternatif guna menjaga tingkat profitabilitas perusahaan.
Berbagai alternatif strategi yang dapat dieksekusi di antaranya meliputi peningkatan alokasi penempatan dana likuid ke dalam instrumen surat berharga seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta menggenjot perolehan komponen pendapatan berbasis komisi (fee-based income) melalui optimalisasi layanan kanal digital, khususnya bagi kelompok bank berskala besar.
Seiring dengan bergulirnya dinamika tersebut, tantangan utama sektor perbankan sepanjang tahun 2026 tidak lagi berfokus semata-mata pada upaya mengejar angka pertumbuhan volume kredit. Industri perbankan kini dihadapkan pada agenda krusial untuk mempertahankan keseimbangan antara ekspansi bisnis, kecukupan tingkat likuiditas, serta kualitas aset yang sehat.
Pihak bank diwajibkan memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diputuskan pada hari ini tidak bermutasi menjadi beban risiko kualitas kredit di masa depan.