JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap kedua tahun 2025. Hingga pertengahan Juni 2025, proses pencairan bansos ini sudah mencapai sekitar 70 persen dari total target penerima manfaat yang telah diverifikasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran bansos BPNT tahap kedua akan selesai paling lambat pada pekan depan. "Minggu depan sudah tuntas," tegas Gus Ipul.
Sebelumnya, Kemensos menargetkan pencairan bansos tahap kedua selesai pada 10 Juni 2025. Namun hingga siang hari, data dari Kemensos menunjukkan bahwa realisasi pencairan sudah mencapai lebih dari 70 persen.
"PKH maupun untuk bansos sudah di atas hampir 70 persen lah, Insya Allah," tambah Gus Ipul.
Penyaluran Dilakukan Bertahap, Fokus Pada Validasi Data
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa proses pencairan bansos dilakukan bertahap. Hal ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran, serta melalui proses verifikasi dan validasi data yang ketat.
“Ya ada proses (pendataan). Hari ini, tadi pagi-pagi itu saya cek sudah lebih dari 60 persen (bansos tersalur), tapi siang ini saya kira sudah lebih,” ujar Gus Ipul.
Salah satu tantangan utama dalam pencairan bansos kali ini adalah pemadanan data penerima dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar data penerima bansos benar-benar valid.
“Kalau kendala sih nggak (terlalu), kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa proses validasi dilakukan dua tahap. Pertama, Kemensos berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah data dinyatakan sesuai oleh BPS, data tersebut kemudian diverifikasi lagi oleh BPKP.
“Kalau sudah clear dengan BPS, terus kita (validasi dengan) BPKP lagi,” jelas Gus Ipul. “Jadi sebelum salur, koordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah clear dengan BPS kita, terus kita validasi lagi ke BPKP.”
16,5 Juta Keluarga Penerima Manfaat Sudah Terverifikasi
Dari total lebih dari 20 juta calon penerima bansos, saat ini sebanyak 16,5 juta sudah dinyatakan valid dan berhak menerima bantuan. Proses verifikasi oleh BPKP terus berjalan agar sisa data yang belum valid bisa segera diproses.
“Nah (dari) BPKP, diproses lagi untuk dipastikan bahwa data ini benar. Karena verifikasi memerlukan waktu, dan 20 juta lebih kan gitu (penerima) digabung, maka bertahap gitu,” jelas Gus Ipul.
“Setelah clear diverifikasi, baru kita salur. Begitu modelnya, biar lebih prudent,” tegasnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa proses penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan lebih berhati-hati (prudent) agar bantuan tepat sasaran. Hal ini juga merupakan instruksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani agar penyaluran bansos menggunakan metode yang transparan dan akuntabel.
“Saya enggak tahu yang dulu-dulu (penyalurannya bagaimana) ya, karena kita ingin lebih prudent, termasuk Bu Sri Mulyani juga ingin (penyaluran bansos) lebih prudent semua,” ujarnya.
“Jadi BPKP ikut dari awal juga untuk melihat metode yang kita gunakan dan lain sebagainya,” tambah Gus Ipul.
Total Anggaran Bansos 2025 Tahap 2 Capai Rp10 Triliun
Untuk tahap kedua pencairan bansos BPNT 2025, Kemensos telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut dialokasikan bagi 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terverifikasi.
Penyaluran bantuan ini sudah dimulai sejak Rabu, 28 Mei 2025, dan akan terus berlangsung hingga semua data penerima tervalidasi dan pencairan dinyatakan tuntas. Bantuan ini diharapkan mampu membantu masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan pokok sehari-hari.
Cara Cek Status Pencairan Bansos BPNT 2025 Tahap 2
Meski pencairan bansos kali ini berbasis data DTSEN, proses pengecekan status penerimaan bansos tetap dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui laman resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id.
“Iya betul (pengecekan penerima) lewat cek bansos,” kata Plt. Kapusdatin Kemensos Joko Widiarto, Kamis (29/5/2025).
Berikut langkah-langkah untuk cek status pencairan bansos BPNT 2025 tahap 2:
Buka browser dan akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data wilayah sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Ketikkan nama lengkap sesuai dengan KTP.
Masukkan kode verifikasi (captcha) yang tertera di layar.
Klik tombol "CARI DATA".
Jika data penerima sudah terdaftar dan bansos sudah diproses untuk pencairan, maka sistem akan menampilkan informasi status bantuan. Apabila muncul keterangan "YA" pada kolom PKH/BPNT serta tulisan "APR-JUN 2025", artinya bantuan sudah disetujui untuk dicairkan pada periode April hingga Juni 2025.
Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Penyaluran bansos kali ini menjadi prioritas pemerintah untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, seiring dengan upaya perbaikan tata kelola penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Verifikasi yang melibatkan BPS dan BPKP diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan data dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.
Langkah hati-hati ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Keuangan yang terus mendorong agar bantuan sosial pemerintah dikelola secara optimal. Prinsip kehati-hatian ini bukan hanya untuk mencegah kebocoran dana, tetapi juga untuk memastikan efektivitas bantuan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
Dengan pencairan bansos tahap kedua hampir rampung, diharapkan proses tahap berikutnya dapat berjalan lebih cepat berkat pengalaman dan perbaikan sistem yang sudah diterapkan saat ini.
Pemerintah terus berkomitmen menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui koordinasi intensif dengan BPS dan BPKP, penyaluran bansos BPNT 2025 tahap kedua dilakukan secara bertahap untuk memastikan data penerima akurat.
“Minggu depan sudah tuntas,” kata Gus Ipul optimistis.
Dengan dukungan sistem digital, pengecekan penerima manfaat kini lebih mudah dilakukan oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pun menjadi prioritas agar program bansos dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerimanya.
