BISNISINSIGHT.COM — Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap bursa kripto asal Iran, BitBank, yang dikendalikan taipan Babak Zanjani. Bursa aset digital itu dituduh memproses pembayaran "tarif melintas" yang ditarik secara ilegal dari kapal komersial di Selat Hormuz.
Kementerian Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) memblokir akses finansial BitBank dan sejumlah pihak yang terkait dengannya. Sanksi diumumkan sebagai bagian dari Operation Economic Outcast yang dicanangkan Presiden Donald Trump sejak 24 Agustus.
Operasi itu bertujuan memutus akses pendanaan luar negeri rezim Teheran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Selat Hormuz sendiri merupakan jalur maritim vital yang mengangkut sebagian besar ekspor minyak kawasan.
Peran BitBank dalam Transaksi Hormuz Safe Marine Services
BitBank dituduh memfasilitasi transaksi bernilai fantastis bagi Hormuz Safe Marine Services Authority. Lembaga itu mengontrol lalu lintas maritim di Selat Hormuz sejak dikenai sanksi AS pada Juni lalu.
Selain platform BitBank, Departemen Keuangan AS melarang warga dan entitas bisnis AS bertransaksi dengan beberapa pihak lain. Larangan mencakup pengembang sistem Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company.
Tiga orang kepercayaan Zanjani juga masuk daftar sanksi, yakni Hossein Ali Zaker Hossein (69), Mohammad Mahdi Zaker Hossein (45), dan Seyed Adel Heidari (51).
Sanksi Juga Sasaran Infrastruktur Aset Digital Iran
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan sanksi menyasar infrastruktur aset digital Iran secara langsung. Menurut dia, upaya membiayai rezim Iran lewat mata uang kripto tidak akan luput dari jangkauan OFAC.
"Sanksi terhadap infrastruktur aset digital Iran hari ini memperjelas bahwa upaya membiayai rezim Iran menggunakan mata uang kripto tidak akan luput dari jangkauan OFAC," tegas Bessent.
Apa Artinya bagi Pelaku Pasar Kripto dan Pelayaran
Langkah ini memperluas tekanan AS dari sektor perbankan konvensional ke jaringan pembayaran berbasis blockchain. Bagi pelaku pasar kripto global, sanksi menegaskan bahwa bursa yang terhubung dengan entitas terlarang berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan dolar.
Operator kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz menghadapi posisi sulit. Mereka berhadapan dengan permintaan pembayaran pihak Iran di satu sisi, dan ancaman sanksi AS di sisi lain.
Pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak sanksi ini terhadap kapal tanker nasional yang melintasi jalur tersebut. Sebelumnya, isu kewajiban pembayaran bagi kapal yang melewati Selat Hormuz sempat mencuat dan menjadi perhatian pelaku industri pelayaran dalam negeri.
