JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta menjalin sinergi dengan pelaku industri, kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan lewat program TRUST Jakarta (Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions) demi mengokohkan ekosistem sistem pembayaran yang aman, andal, serta kompetitif di tengah laju pertumbuhan teknologi pembayaran digital yang cepat.
Deputi Kepala KPw BI Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie menyampaikan bahwa sinergi sangat dibutuhkan agar pengokohan sistem pembayaran dapat berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi sekaligus mempertahankan keyakinan publik pada layanan pembayaran digital.
"Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri," kata Reny di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Reny Julianie memaparkan, TRUST Jakarta ialah sebuah program pengokohan pengawasan serta perizinan bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), dan Badan Berizin UKA (BB UKA) lewat metode yang lebih adaptif, kolaboratif, serta terpadu di area kerja KPw BI Provinsi DKI Jakarta.
Inisiatif ini diimplementasikan lewat tiga pilar inti, yaitu Jakarta Secure Payment Summit (JSPay Summit) yang bertindak sebagai forum peningkatan kapasitas industri serta dialog kebijakan, Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK) demi mengokohkan sinergi antarlembaga, dan Payment System on Your View (POV) yang dititikberatkan pada peningkatan kapasitas industri supaya lebih tangguh, taat hukum, serta adaptif menghadapi pembaruan teknologi.
Menurut Reny Julianie, ketiga pilar ini disiapkan demi mengokohkan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, beserta implementasi program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang selaras dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 serta standar global Financial Action Task Force (FATF).
Reny Julianie mengimbuhkan, DKI Jakarta memegang peran yang sangat strategis dalam sektor industri sistem pembayaran serta penukaran valuta asing di tingkat nasional.
Sampai dengan Juli 2026, KPw BI Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap 33,83 persen penyedia jasa pembayaran, 30,55 persen penyelenggara PUKA BB, dan 75 persen BB UKA di skala nasional, dengan sumbangsih aktivitas usaha yang menyentuh angka 39,67 persen.
"Ke depan kami berharap TRUST Jakarta semakin memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem sistem pembayaran yang sehat, aman, andal, dan berdaya saing," kata Reny.
