JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, memberikan perhatian khusus terhadap akselerasi ekonomi digital di tanah air, yang salah satunya didorong oleh meluasnya pemakaian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Berdasarkan data yang ia paparkan, QRIS kini telah merangkul kurang lebih 63 juta pengguna beserta 45 juta merchant. Ia menilai pencapaian ini menjadi pilar krusial bagi penguatan inklusi keuangan di Indonesia.
“Indonesia termasuk negara dengan perkembangan ekonomi digital tercepat di kawasan. Penggunaan QRIS meningkat. Terima kasih untuk Pak Perry Warjiyo, mesti dicatat ini,” kata Anggito dalam sambutannya pada Seminar Nasional dan Pelantikan ISEI Jakarta di Perbanas Institute Kampus Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Transformasi sistem pembayaran digital, termasuk kehadiran QRIS, memang lahir di masa kepemimpinan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Sejak diperkenalkan pada tahun 2019, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa aktivitas transaksi menggunakan QRIS terus melonjak tajam hingga melesat 100,12% secara tahunan (year on year/YoY) pada triwulan II/2026.
Melesatnya performa QRIS ini sejalan dengan pertambahan jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang memanfaatkannya.
Kendati demikian, Anggito memberikan catatan mengenai tantangan yang sedang membayangi. Ia melihat tingkat pemahaman atau literasi digital masyarakat saat ini belum mampu mengejar kecepatan adopsi teknologi itu sendiri.
Oleh sebab itu, Anggito mendorong penguatan edukasi finansial agar masyarakat lebih memahami produk serta layanan keuangan digital. Dalam hal ini, institusi pendidikan seperti Perbanas dinilai mengemban peran yang strategis.
Anggito turut memaparkan bahwa digitalisasi membawa sisi paradoks tersendiri. Ketika proses transaksi menjadi semakin instan, potensi penyebaran risiko pun ikut melaju cepat.
“Misinformasi dapat viral dalam hitungan menit. Kepanikan dapat terjadi dalam hitungan jam. Artinya teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan kerentanan sistemik,” ujarnya.
Di samping itu, pergerakan sektor fintech terpantau telah mendahului laju kredit perbankan konvensional. Walau hal ini menjadi sinyal yang bagus, Anggito mewanti-wanti agar aspek inovasi tetap diimbangi oleh regulasi dan tata kelola yang kokoh.
“Pertumbuhan harus selalu diimbangi dengan tata kelola. Inovasi tidak boleh mendahului perlindungan konsumen. Kecepatan tidak boleh mengalahkan kehati-hatian,” katanya.
Ia juga mengajak untuk memetik pelajaran dari runtuhnya sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2023 silam.
Adanya kecanggihan teknologi membuat fenomena penarikan dana massal secara serentak (bank run) yang dahulunya memakan waktu berminggu-minggu, kini dapat terjadi hanya dalam tempo satu hari saja.
ola komunikasi via media sosial mempercepat desas-desus, sementara fasilitas mobile banking mempermudah penarikan dana seketika.
“Karena itulah pengolahan kepercayaan harus berlangsung secara real time,” pungkasnya.
