JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) memproyeksikan uji coba menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat dimulai pada September 2026.
Hingga kini, pihak pemerintah masih terus merampungkan konsep penyaluran yang hendak digunakan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa rencana uji coba ini menjadi langkah konkret dalam merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto supaya proses distribusi bansos bisa lebih terjangkau serta gampang dijangkau warga.
“Itu lagi kita simulasikan sesuai arahan Bapak Presiden. Mudah-mudahan nanti September sesuai harapan Pak Menko Pangan bisa kita simulasikan,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Berdasarkan penjelasan Saifullah, distribusi bansos lewat KDKMP diproyeksikan bakal sangat meringankan beban para penerima manfaat lantaran mereka tidak diharuskan lagi mendatangi kantor perbankan demi mencairkan dana bantuan.
Fasilitas perbankan nantinya disediakan langsung di dalam KDKMP, dengan begitu masyarakat bisa menjangkau bansos di lokasi yang lebih dekat dari rumah mereka.
“Kalau lewat KDKMP tentu lebih dekat dengan penerima manfaat. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke kantor bank,” katanya.
Bukan sekadar mengambil dana bantuan belanja, para warga penerima manfaat nantinya juga diarahkan untuk bisa langsung membeli bahan pangan pokok di KDKMP dengan nilai jual yang lebih murah.
Sejauh ini, Kemensos masih melakukan analisis mendalam terhadap dua pilihan mekanisme distribusi bansos. Opsi yang pertama yaitu memanfaatkan fasilitas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ditempatkan di KDKMP, misalnya layanan BRILink atau agen perbankan sejenis.
Opsi yang kedua adalah menyalurkannya secara langsung ke rekening KDKMP apabila aturan hukum yang berlaku sudah mengizinkannya.
“Apakah nanti lewat Himbara atau lewat rekening KDKMP, itu lagi kita pelajari regulasinya. Lagi kami coba dan simulasikan mana yang paling mungkin,” ucapnya.
Saifullah mengimbuhkan bahwa data dan temuan dari hasil uji coba ini ke depannya akan dijadikan fondasi utama bagi pemerintah untuk menetapkan sistem penyaluran bansos melalui KDKMP yang paling berdaya guna sekaligus memberikan kemudahan maksimal bagi seluruh penerima manfaat.
