JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan.
Kedatangan Mendagri bertujuan untuk mengajukan tambahan dana demi mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Dana tambahan ini nantinya akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang berada di bawah naungan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana Sumatra.
Menurut keterangan Tito, agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas realisasi rencana induk pemulihan bencana Sumatra. Rencana ini dirumuskan dari akumulasi usulan berbagai instansi anggota Satgas serta pemerintah daerah yang mengalami dampak bencana.
"Yang utama membahas mengenai masalah rencana induk bencana Sumatra. Kita tahu bahwa bencana Sumatra itu sudah ada rencana induk yang dibuat oleh Bappenas, dirangkum dari usulan kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas pemulihan dan juga direkap dari usulan pemerintah daerah yang terkena dampak bencana Sumatra," ujar Tito kepada awak media di kantor Kemenkeu, Senin (27/7/2026).
Tito memaparkan bahwa total estimasi biaya untuk program pemulihan jangka waktu tiga tahun hingga 2028 menyentuh angka Rp 100,1 triliun.
Atas instruksi Presiden, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 10,6 triliun bagi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, termasuk kabupaten dan kota yang terdampak.
Di samping itu, terdapat 32 kementerian dan lembaga di dalam Satgas yang mendapatkan jatah anggaran di atas Rp 39 triliun pada tahun ini.
Kementerian Keuangan sendiri telah menyetujui dan mencairkan dana sekitar Rp 31,1 triliun untuk tujuh instansi yang menjadi prioritas utama, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.
Walau demikian, Tito menegaskan masih ada empat pengajuan anggaran mendesak yang memerlukan persetujuan kilat dari Menteri Keuangan.
"Ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat yang menurut saya super prioritas yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin karena dari kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," katanya.
Keempat usulan krusial tersebut meliputi dana tambahan sebesar Rp 2,6 triliun untuk Kementerian Pertanian demi memulihkan sektor sawah dan perkebunan yang rusak.
Selanjutnya, Rp 1,5 triliun dialokasikan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan guna rehabilitasi tambak udang serta ikan. Kementerian Agama juga mengajukan Rp 4,8 triliun untuk perbaikan fasilitas pesantren, madrasah, dan rumah ibadah.
Sementara itu, Kementerian UMKM diusulkan menerima lebih dari Rp 600 miliar untuk membantu pemulihan usaha warung, kafe, dan pelaku UMKM terdampak.
Akumulasi keseluruhan dari usulan tersebut sebenarnya menyentuh angka sekitar Rp 9,5 triliun. Namun, angka ini sedikit berbeda dengan pernyataan lisan Tito yang menyebutkan kebutuhan tambahan dana berada di kisaran Rp 6 triliun.
"Nah ini yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang 6 triliun. Itu mohon di-approve," ujar Tito.
Tito sangat berharap agar dana tambahan tersebut bisa segera dikucurkan begitu kementerian dan lembaga yang bersangkutan menyelesaikan seluruh kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan.
"Kalau sudah ditransfer, maka kami sebagai Ketua Satgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab dan rekonstruksi. Supaya rehab rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," ujarnya.
