JAKARTA — Rencana implementasi wajib bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan campuran bahan bakar nabati bioetanol 10% atau E10 pada tahun 2027 mendatang terbentur kendala berat.
Masalah utama terletak pada volume produksi yang dianggap masih sangat minim dibanding keperluan program tersebut.
Direktur Pengelola Energy Shift Indonesia, Putra Adhiguna mengungkapkan bahwa keperluan pasokan bioetanol untuk menyokong program E10 diprediksi menyentuh angka 1,5 juta kiloliter per tahun.
Jumlah itu terhitung sangat kontras dengan volume produksi nasional saat ini yang baru berada di kisaran 70.000 sampai 100.000 kiloliter per tahun.
Berdasarkan penjelasan Putra, pihak pemerintah wajib menjamin bahwa agenda ini tidak bersandar pada pasokan impor luar negeri, sebab hal itu justru tidak sejalan dengan misi memperkokoh ketahanan energi nasional.
Putra juga berpandangan bahwa bauran bioetanol ini belum mampu secara signifikan memotong tingkat ketergantungan Indonesia atas impor BBM.
"Kalau hanya 10% etanol, pun meski domestik, model tersebut akan terus mendorong pertumbuhan kendaraan BBM yang 90% bensinnya akan harus bertumpu impor. Maka kendaraan listrik juga harus dimaksimalkan," ujarnya, Senin (27/7/2026).
Bukan sekadar masalah volume produksi, Putra turut memberi catatan penting mengenai jaminan asal-usul bahan baku. Hal ini krusial agar tidak mendorong pembukaan lahan baru dalam skala masif ataupun mempertinggi ancaman penggundulan hutan.
Putra juga mendesak pemerintah agar memaparkan secara gamblang sistem pendanaan program, utamanya terkait pihak mana yang bakal memikul beban biaya ekstra saat implementasi berjalan.
Dari sudut pandang pemakai kendaraan, Putra memberi peringatan bahwa sifat dasar bioetanol punya tingkat efisiensi energi yang lebih minim ketimbang bensin murni, sehingga berpeluang memengaruhi tingkat keborosan bahan bakar.
"Masyarakat penting memahami etanol murni sekitar 30% lebih boros dari bensin biasa, dan pada campuran E10 bisa sekitar 4% lebih boros sehingga harus dipertimbangkan dalam penentuan harga," ujarnya.
Putra mengimbuhkan, untuk proyeksi jangka panjang, pihak pemerintah pun mesti bersiap menghadapi potensi pembengkakan anggaran subsidi energi jika nominal harga bioetanol berada di atas harga bensin konvensional.
"Subsidi energi berpotensi meningkat mengingat selisih harga, serupa dengan Rp30 triliun hingga Rp50 triliun tambahan di biodiesel," katanya.
