JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai Subholding Gas dari PT Pertamina (Persero), resmi memperoleh tambahan pasokan gas bumi dari wilayah Natuna. Langkah strategis ini dilakukan melalui dua kesepakatan penting dengan West Natuna Group, yaitu Domestic Swap Agreement dan Gas Sales Agreement.

Kesepakatan ini menandai penguatan peran PGN dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menjadi tindak lanjut konkret dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Tambahan Pasokan Gas Capai 71,83 BBTUD

Dalam acara Signing Ceremony of New Production Sharing Contracts and Commercial Agreements di ajang IPA Convex 2025 yang digelar Rabu, 21 Mei 2025, Direktur Utama PGN Arief S. Handoko secara resmi menandatangani kesepakatan tersebut. Melalui perjanjian itu, PGN dipastikan akan memperoleh pasokan gas baru dengan volume lebih dari 71,83 billion British thermal unit per day (BBTUD).

"Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan PGN untuk memastikan layanan gas bumi yang berkelanjutan dan efisien. Kami akan memanfaatkan pasokan dengan optimal demi keberlanjutan layanan gas bumi dan ketahanan energi nasional,” kata Arief.

Gas Ekspor Dialihkan untuk Kebutuhan Domestik

Skema Domestic Swap Agreement yang disepakati memungkinkan sejumlah volume gas yang semula diekspor ke Singapura dari West Natuna Group, kini akan dialihkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Gas bumi yang sebelumnya dikirim dari Wilayah Kerja Corridor ke Singapura, kini akan dialokasikan untuk sektor domestik. Sedangkan untuk memenuhi komitmen ekspor ke Singapura, pasokan akan diambil dari wilayah West Natuna Supply Group (WNSG). Dengan demikian, mekanisme swap ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga menjaga komitmen ekspor tanpa gangguan.

Arahan Tegas dari Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto, dalam sambutannya pada acara tersebut, menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mencapai kemandirian energi. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor energi yang sangat membebani keuangan negara.

"Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya yang kita keluarkan sangat besar," ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran BUMN, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya di industri hulu migas.

Presiden juga mendorong agar skema kolaboratif seperti swap gas ini terus diperluas dan dikembangkan, agar kebutuhan energi nasional bisa dipenuhi secara mandiri.

Solusi Atasi Potensi Defisit Gas Domestik

Langkah PGN ini juga mendapat dukungan penuh dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut bahwa mekanisme swap gas ini merupakan solusi jangka pendek yang efektif dalam mengatasi ancaman defisit pasokan gas bumi di dalam negeri.

“Impor masih bisa kita hindari. Maka pemerintah menyiapkan mekanisme swap gas agreement dengan pemasok dari wilayah Natuna sebagai langkah nyata menjaga pasokan energi dalam negeri,” kata Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan bahwa swap gas domestik ini akan mulai diimplementasikan pada Juni 2025, dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat rantai pasok gas bumi untuk sektor industri dan pembangkit listrik.

Industri Jadi Fokus Prioritas

Tambahan pasokan gas ini akan dialirkan untuk mendukung berbagai sektor vital dalam negeri, terutama industri manufaktur, petrokimia, serta pembangkit listrik. Dengan meningkatnya kebutuhan gas domestik dan menurunnya produksi di wilayah Sumatera, skema swap ini menjadi jawaban konkret untuk menjaga kontinuitas suplai.

Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas pasokan gas untuk para pelanggan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri energi dalam menjaga ketersediaan sumber daya strategis.

"Penggunaan sumber daya gas bumi domestik secara optimal juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Ini penting bagi industri yang kini semakin mengandalkan pasokan gas yang stabil dan kompetitif," ujar Arief.

Mendorong Efisiensi dan Kemandirian Energi

Langkah strategis PGN ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong efisiensi energi, diversifikasi sumber energi, dan pengurangan emisi karbon. Gas bumi dinilai sebagai salah satu bahan bakar transisi yang bersih dan efisien, sehingga penggunaannya di sektor industri sangat didorong.

Dengan tambahan pasokan dari Natuna, Indonesia berpotensi meningkatkan nilai tambah dari sumber daya dalam negeri, sembari mengurangi beban devisa akibat impor LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri.

Fondasi Kuat untuk Masa Depan Energi Nasional

Kesepakatan antara PGN dan West Natuna Group menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga, BUMN, dan swasta bisa menghasilkan solusi konkret dalam menjawab tantangan energi nasional. Arahan Presiden Prabowo pun telah direspons dengan cepat dan strategis oleh para pelaku industri.

Dengan tambahan pasokan gas sebesar 71,83 BBTUD, Indonesia selangkah lebih dekat menuju kemandirian energi dan ketahanan pasokan gas bumi nasional. Implementasi skema swap ini diharapkan menjadi model untuk kerja sama serupa di masa depan, demi memperkuat fondasi energi yang andal dan berkelanjutan.