JAKARTA - Langkanya ketersediaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di sejumlah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menanggapi keluhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Beltim langsung menggelar rapat evaluasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas di Ruang Rapat Bupati Beltim.
Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar, pertemuan tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat, kepala desa, hingga agen dan pangkalan gas, untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan distribusi yang dikhawatirkan berdampak lebih luas jika tidak segera diatasi.
Dalam arahannya, Khairil menekankan pentingnya kedisiplinan dalam penggunaan gas bersubsidi dan meminta masyarakat tidak melakukan pembelian di luar haknya.
“Gas 3 kg disubsidi oleh pemerintah sebagian besar kebutuhannya diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu serta pelaku usaha mikro. Jadi utamakan yang berhak dulu, karena kan kuotanya ini terbatas, demi menjaga ketersediaan bagi yang benar-benar membutuhkan,” tegas Khairil usai kegiatan rapat tersebut.
Menurutnya, kelangkaan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan, namun juga oleh perilaku masyarakat yang membeli dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil. Khairil menyebut praktik seperti itu dapat memperparah ketimpangan distribusi.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintah dalam pengawasan di lapangan. Distribusi yang tepat sasaran, menurut Khairil, hanya bisa terwujud jika ada kerja sama semua pihak.
“Mari kepada seluruh pihak baik jajaran Camat, Kepala Desa dan seluruh pihak terkait serta masyarakat untuk turut mengawasi pendistrubusian gas di sekitar kita,” ajaknya.
Rapat tersebut juga menghadirkan pemaparan dari Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (Ekbang) Setda Beltim, Tri Astuti Ramadhani Haliza. Dalam keterangannya, Tri mengingatkan masyarakat agar tetap membeli gas di jalur distribusi resmi dan menghindari pengecer yang tidak bertanggung jawab.
“Dengan membeli di jalur resmi, masyarakat turut membantu menstabilkan pasokan dan harga di lapangan. Intinya jangan panic buying,” ujar Tri.
Ia menjelaskan bahwa gas bersubsidi memang memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat tetap membeli di luar saluran resmi, bukan hanya membayar lebih mahal, tapi juga turut memperbesar potensi kelangkaan yang berkepanjangan.
Menurut Tri, Pemkab Beltim bersama Satgas Pangan Polres Beltim telah menyusun rencana peningkatan pengawasan terhadap jalur distribusi gas elpiji. Evaluasi menyeluruh terhadap agen dan pangkalan juga masuk dalam agenda kerja guna memastikan bahwa setiap titik distribusi menjalankan tugasnya sesuai aturan.
“Dalam waktu dekat kami dan Satgas Pangan akan memperketat pengawasan distribusi dan memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” katanya.
Tri juga mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam jika menemukan praktik penyelewengan distribusi gas di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi elemen penting dalam mempercepat penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran.
“Bagi warga yang menemukan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi, diharapkan segera melapor ke pihak berwenang,” pungkasnya.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg sendiri telah menjadi perbincangan di beberapa wilayah sejak sepekan terakhir. Masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan gas bersubsidi di pangkalan resmi maupun di warung-warung sekitar. Beberapa warga bahkan terpaksa membeli gas dengan harga lebih mahal dari pengecer karena tidak kebagian di jalur distribusi normal.
Pemerintah Kabupaten Beltim pun memastikan langkah cepat akan terus dilakukan demi memastikan kelancaran pasokan gas. Sinergi dengan pihak Pertamina serta penyalur di lapangan menjadi bagian dari strategi jangka pendek yang kini sedang ditempuh.
Melalui komunikasi intensif lintas sektor, Pemkab berharap agar distribusi gas elpiji 3 kg kembali normal dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang sasaran utama subsidi agar distribusi gas tidak mengalami hambatan berulang.
Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat diharapkan turut aktif menjadi pengawas di lingkungan masing-masing, sehingga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran dan merata.
Dengan penekanan pada penggunaan yang sesuai peruntukan, pengawasan bersama, serta penguatan koordinasi antarinstansi, Pemkab Beltim berharap fenomena kelangkaan gas tidak kembali terulang. Pengendalian distribusi yang ketat dinilai sebagai salah satu kunci utama untuk menjamin keamanan energi bagi warga prasejahtera dan pelaku usaha mikro di Belitung Timur.
