JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut kembali menjadi sorotan publik setelah hasil Program for International Student Assessment (PISA) 2022 dirilis. Meski peringkat Indonesia mengalami kenaikan, skor rata-rata kemampuan siswa justru menunjukkan penurunan, menandakan tantangan serius dalam sektor pendidikan nasional.

PISA, yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Dalam laporan PISA 2022, Indonesia mengalami peningkatan peringkat secara global dibandingkan dengan hasil pada tahun 2018. Namun ironisnya, capaian skor siswa Indonesia justru turun dalam ketiga bidang yang diukur.

Pandemi Covid-19 Picu Penurunan Skor Pendidikan

Pakar pendidikan menyebut penurunan skor PISA Indonesia tak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan selama masa pandemi telah memicu learning loss atau kehilangan capaian belajar siswa secara signifikan.

“Pandemi membuat banyak siswa kehilangan kesempatan untuk belajar secara optimal. Gangguan koneksi internet, keterbatasan perangkat, dan ketidaksiapan sistem menjadi penyebab utama turunnya mutu pembelajaran,” ungkap Dr. Imran Rosyadi, M.Ed, peneliti pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta.

Fenomena learning loss selama pandemi menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah. Kesenjangan dalam akses teknologi dan infrastruktur pendidikan menyebabkan ketidakmerataan dampak pembelajaran, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan Pemerintah: Dari Kuota Internet hingga Kurikulum Merdeka

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap dunia pendidikan. Bantuan kuota internet diberikan kepada siswa dan guru sebagai upaya menjaga kelangsungan pembelajaran daring. Selain itu, peluncuran Platform Merdeka Mengajar menjadi salah satu inovasi yang digadang-gadang dapat meningkatkan kompetensi guru serta memberikan akses ke materi pembelajaran yang lebih interaktif.

Pemerintah juga mengimplementasikan Kurikulum Darurat sebagai respons terhadap kondisi luar biasa selama pandemi. Kurikulum ini menyederhanakan materi pelajaran agar siswa dan guru bisa fokus pada penguatan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.

“Salah satu keunggulan Kurikulum Darurat adalah fleksibilitasnya. Guru memiliki ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa di lapangan,” kata Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek.

Langkah strategis lain yang diambil adalah pelaksanaan Asesmen Nasional, yang menggantikan Ujian Nasional (UN). Asesmen ini tidak hanya mengukur capaian akademik siswa, tetapi juga menguji kompetensi literasi, numerasi, dan karakter siswa, serta mengevaluasi kualitas lingkungan belajar di sekolah.

Namun, Tantangan Masih Besar

Meski kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan arah positif, sejumlah pakar menilai bahwa implementasinya belum merata dan masih menghadapi banyak hambatan.

Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan infrastruktur pendidikan. Di banyak wilayah, terutama di luar Jawa, sekolah masih menghadapi kekurangan fasilitas dasar seperti akses internet, ruang kelas layak, hingga sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai.

“Tidak mungkin kita berbicara tentang pendidikan digital atau pembelajaran berbasis teknologi jika akses internet dan perangkat di sekolah saja belum memadai. Ini masih menjadi pekerjaan rumah besar,” kata Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam forum nasional pendidikan bulan lalu.

Tantangan lain adalah kualitas pengajaran. Banyak guru di lapangan belum memiliki kemampuan pedagogi dan teknologi yang mumpuni untuk mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) atau pembelajaran kontekstual yang menekankan pada pemahaman konsep.

Rekomendasi Perbaikan untuk Kebijakan Pendidikan Nasional

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, berbagai pihak mendorong pemerintah untuk memperhatikan hal-hal berikut:

-Pemerataan Infrastruktur Pendidikan
Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T. Akses terhadap listrik, internet, dan fasilitas belajar harus menjadi prioritas.

-Peningkatan Kompetensi Guru
Pelatihan berkelanjutan bagi guru mutlak diperlukan, tidak hanya terkait materi ajar tetapi juga penguasaan teknologi pendidikan. Pemerintah diharapkan dapat memperluas jangkauan program pelatihan berbasis daring dan luring, serta memberikan insentif bagi guru yang berhasil menerapkan inovasi pengajaran.

-Integrasi Teknologi Secara Menyeluruh
Integrasi teknologi dalam pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan tidak hanya sebatas pengadaan perangkat. Kurikulum, metode evaluasi, dan sistem pelaporan harus berbasis digital dan ramah pengguna.

-Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan
Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak eksternal dan independen, agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran.

-Pemberdayaan Komunitas Sekolah
Sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam menyusun dan melaksanakan program pendidikan. Model school-based management dinilai efektif dalam membangun ekosistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Tantangan dan Harapan

Meskipun hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa ada perbaikan dari segi peringkat global, penurunan skor siswa Indonesia menjadi sinyal bahwa masih banyak aspek yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan nasional.

“Kita harus berhenti berpuas diri dengan peringkat semata. Yang lebih penting adalah substansi—bagaimana memastikan semua anak Indonesia bisa belajar dengan kualitas yang sama, dari Aceh sampai Papua,” tegas Dr. Imran Rosyadi.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kebijakan yang dibuat hari ini akan menentukan kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan agar seluruh anak bangsa dapat menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dengan perbaikan yang konsisten dan kolaboratif, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Namun untuk itu, seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus bekerja bersama—dari pembuat kebijakan, guru, orang tua, hingga masyarakat luas.