JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia harus memprioritaskan pembangunan ketahanan energi guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan pimpinan perusahaan migas di Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta.
Menurut Eddy, penguatan ketahanan energi sangat penting mengingat kebutuhan energi dalam negeri masih bergantung pada impor, meskipun Indonesia memiliki sumber energi fosil dan terbarukan yang melimpah.
“Indonesia akan menguatkan ketahanan energinya dengan mengembangkan sumber energi terbarukan seperti matahari, panas bumi, angin, dan juga meningkatkan produksi migas sebagai substitusi impor minyak mentah dan LPG,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya.
Komitmen Pengembangan Energi Terbarukan
Dalam pertemuan tersebut, Eddy Soeparno menerima kunjungan Regional President Asia Pacific BP Indonesia, Kathy Wu, dan Country Head Chevron Indonesia, Teddy Abrian. Kedua perusahaan migas global ini menyampaikan rencana investasi mereka dalam pengembangan bisnis karbon rendah di Indonesia.
Eddy mengapresiasi langkah BP dan Chevron yang berencana menanamkan investasi bernilai miliaran dolar guna mendukung program transisi energi di Indonesia. Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
“Saat ini Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia dan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari sejumlah emiten karbon di Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, sehingga biaya transportasinya terjangkau,” jelasnya.
Potensi Besar dalam Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS)
Menurut Eddy, pengembangan penyimpanan karbon atau teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan peluang investasi besar yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara.
“CCS ini nantinya juga akan mendukung upaya Indonesia untuk menurunkan emisi karbon, yakni ketika industri semen, baja, petrokimia, dan PLTU batubara dalam negeri menggunakan teknologi CCS untuk menangkap emisi karbon yang dihasilkannya,” ujarnya.
Teknologi CCS ini dinilai sebagai solusi inovatif untuk menekan emisi karbon dari industri berat. Dengan adanya kebijakan energi yang mendukung penerapan teknologi ini, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam pengelolaan emisi karbon di kawasan Asia Tenggara.
Transisi Energi Harus Bertahap dan Realistis
Eddy juga menekankan bahwa transisi energi di Indonesia merupakan keniscayaan yang harus dilakukan dengan strategi bertahap dan terencana. Ia menyatakan bahwa meskipun Indonesia berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, ketahanan energi tetap menjadi prioritas utama.
“Seluruh upaya tersebut dilakukan dengan memprioritaskan ketahanan energi sehingga tidak mungkin kita mengeliminasi penggunaan energi fosil dalam sekejap. Kita lakukan transisi energi secara bertahap sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional terbaru: pada 2035, bauran energi fosil dan terbarukan diproyeksikan akan seimbang,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem energi yang lebih ramah lingkungan.
Dukungan Regulasi dan Kebijakan Energi Nasional
Dalam upaya memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi terkait energi. Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan agar bauran energi terbarukan terus meningkat, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Pemerintah juga tengah mengembangkan berbagai proyek energi baru dan terbarukan (EBT) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik dari sumber energi bersih seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa.
Selain itu, pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik juga menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional. Dengan dukungan investasi dan kebijakan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam industri energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Eddy Soeparno menegaskan bahwa pembangunan ketahanan energi harus menjadi prioritas jangka panjang agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi impor. Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan dalam mewujudkan transisi energi tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur, biaya investasi yang tinggi, serta kesiapan teknologi.
“Yang terpenting adalah kita memiliki roadmap yang jelas dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam transisi energi ini,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah serta dukungan dari sektor industri dan investor global, Indonesia diharapkan dapat mencapai ketahanan energi yang lebih baik di masa depan. Hal ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon.
