JAKARTA - Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sedang dalam tahap finalisasi berbagai skema pembiayaan demi mewujudkan ambisi pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Salah satu opsi yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan skala yang lebih besar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa meskipun APBN selama ini telah banyak mendukung program FLPP, pendekatan intensif masih dibutuhkan untuk mencapai target ambisius Prabowo. "Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) memiliki target yang lebih tinggi. Kami optimistis berbagai instrumen yang ada bisa di-scale up agar bisa mendukung target 3 juta rumah," ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025 malam.

Strategi Finansial untuk Mendukung Target Ambisius

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejatinya telah berjalan sejak 2021, bertujuan untuk memberikan subsidi pembiayaan perumahan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, guna mengejar target tiga juta rumah dalam program yang dicanangkan Prabowo ini, pemerintah akan menambah dukungan dari APBN. Pada tahun 2025 saja, APBN telah mengalokasikan Rp 18 triliun bagi bantuan likuiditas FLPP dan modal kerja untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). Rencana ini bertujuan menyalurkan sekitar 220.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga pinjaman hanya 5 persen untuk tenor 20 tahun.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa alokasi tersebut belum cukup. Oleh karena itu, sinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Bank Indonesia (BI) menjadi keharusan untuk mencari instrumen pembiayaan yang lebih efektif. "Semua instrumen dalam APBN akan dievaluasi secara menyeluruh untuk mencapai target," tambahnya.

BI dan Dukungan Dari Danantara

Bank Indonesia (BI) turut ambil bagian dalam skema pembiayaan ini dengan menyuntikkan dana sebesar Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Langkah ini meliputi penurunan kewajiban giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan yang tujuannya meningkatkan likuiditas bank penyalur kredit sektor perumahan.

Tak hanya BI, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), meskipun belum resmi terbangun, juga berkomitmen memberi dukungan dalam pencarian tambahan likuiditas pembiayaan, salah satunya melalui penggalangan dana di pasar.

Pemerintah telah membentuk tim teknis khusus yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, dan BI, untuk merampungkan skema pembiayaan yang lebih konkret. "Kami sudah menemukan beberapa cara dan akan difinalkan oleh tim teknis," jelas Sri Mulyani.

Tantangan dan Harapan dari Menteri BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan bahwa program ini diharapkan mampu mengatasi backlog perumahan yang masih menghadang. "Backlog perumahan adalah jarak antara hunian yang ada dan kebutuhan nyata masyarakat. Program ini kami harapkan menjadi solusi dari permasalahan tersebut," jelas Erick. Ia juga mengisyaratkan bahwa program ini tidak hanya akan terfokus pada hunian murah untuk MBR, tetapi juga mencakup segmen perumahan komersial.

Menurut Erick, terdapat sejumlah inovasi signifikan dalam pelaksanaan program ini, meskipun detail lebih lanjut masih dalam pembahasan tim teknis. "Ini adalah solusi luar biasa dan akan dilaporkan secara bertahap ke depannya," ucapnya.

Proses Relokasi dan Eksekusi Tanah

Sementara itu, di lapangan, sejumlah tindakan telah diambil untuk mendukung program ini. Petugas dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mulai memasang spanduk di area Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, yang lahannya dihuni oleh bangunan semi-permanen. Lahan ini dialokasikan untuk program 3 juta rumah, dan warga yang terdampak penggusuran direncanakan akan dipindahkan ke Rumah Susun Seruni Pulogebang.

Dalam waktu dekat, tim teknis akan kembali mengadakan rapat untuk merumuskan pengembangan lebih lanjut dari skema pembiayaan ini. Rapat ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk prosedur yang akan dilakukan.

Langkah ambisius pemerintah ini tidak hanya bertujuan menciptakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi dan perumahan. Berbagai upaya kolaboratif dari instansi pemerintah, BUMN, serta lembaga keuangan diharapkan bisa menyatukan persepsi guna mencapai target yang telah ditetapkan.