JAKARTA  – Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pada sektor infrastruktur oleh pemerintah berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat laju perekonomian nasional. Pernyataan ini disampaikan Agus dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari Kamis.

Menurut Agus, pemangkasan anggaran infrastruktur hingga mencapai Rp60,46 triliun berdampak langsung pada proyek-proyek yang sedang berjalan. "Akan banyak kerusakan dan dampak yang akan lebih mengerikan. Misalnya jebolnya bendungan, rusaknya jalan, sehingga meningkatkan korban kecelakaan," ujar Agus. Infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, dan bangunan lain yang seharusnya mendapat perawatan dan pengawasan memadai bisa terabaikan akibat keterbatasan anggaran.

Efisiensi anggaran ini tidak hanya memengaruhi kualitas dan keberlangsungan infrastruktur, tetapi juga penyerapan tenaga kerja. Agus menyebut bahwa pemangkasan anggaran tersebut secara langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor ini. "Perusahaan yang terlibat bisa saja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), ini dampak nyata dari pengurangan proyek yang dikerjakan," tegasnya.

Dampak ekonomis lainnya, menurut Agus, adalah potensi inflasi akibat kenaikan biaya distribusi. Infrastruktur yang kurang terawat menambah beban biaya operasional, dan ini akan meningkatkan harga barang dan jasa. "Yang jelas biaya akan lebih mahal," tambahnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengemukakan pandangan bahwa efisiensi anggaran di bidang infrastruktur dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Dia menyoroti bahwa pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp60,46 triliun akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja, terutama pada BUMN karya dan perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur nasional.

Ekskalasi ini diperparah oleh pengamatan dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, yang menilai bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara 'tebang pilih'. Menurut Esther, alokasi hasil efisiensi ini disisihkan untuk program lain yang kurang mendesak. "Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan lebih lesu," tambah Agus, mengamini pandangan Esther.

Esther juga menambahkan, seharusnya pemerintah memfokuskan pengalihan anggaran ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi, dan meningkatkan ekspor. Hal ini diyakini bisa memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan bagi perekonomian.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran yang ekstrem, banyak pihak merasa bahwa tujuan utama dari proyek infrastruktur ini dapat terancam.

Pengembangan infrastruktur merupakan langkah strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi di berbagai sektor. Dengan adanya jalur transportasi yang baik dan fasilitas publik yang terjaga, distribusi barang dan mobilitas masyarakat bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran yang tidak bijaksana justru dapat menurunkan efektivitas kebijakan strategis ini.

Kritik dari para pengamat ekonomi ini menunjukkan tantangan nyata yang harus dihadapi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran yang efisien dengan pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Kompromi yang bijak dan perumusan kebijakan berdasarkan kajian yang matang sangat diperlukan untuk mengantisipasi efek buruk dari efisiensi anggaran ini.

Dengan banyaknya sorotan terhadap kebijakan efisiensi ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keputusan anggaran tidak menjadi kontra-produktif bagi upaya pembangunan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari kritikan ini, pemangku kepentingan dan otoritas terkait diharapkan dapat berdialog dan mencari solusi terbaik. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.