JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan pembangunan proyek strategis nasional guna memastikan setiap rupiah anggaran yang digelontorkan negara memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Dalam upaya tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200,2 miliar untuk tahun 2026. Anggaran ini difokuskan untuk mengawal dua proyek besar: Giant Sea Wall (GSW) dan kereta cepat Jakarta–Surabaya.
Langkah penguatan pengawasan ini dipandang vital mengingat besarnya nilai dan dampak dari kedua proyek tersebut bagi pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat di masa depan.
“Kami membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp200,2 miliar pada tahun 2026 agar pengawasan pembangunan bisa berjalan lebih optimal,” ujar Menteri Koordinator Bidang IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pernyataan resminya.
Proyek-proyek Strategis dengan Kompleksitas Tinggi
Proyek Giant Sea Wall dan kereta cepat Jakarta–Surabaya menjadi simbol ambisi pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab tantangan iklim dan urbanisasi.
Giant Sea Wall, misalnya, merupakan proyek pengendalian banjir berskala besar yang dirancang sebagai penahan rob dan kenaikan muka air laut di kawasan Jakarta. Selain memerlukan perencanaan teknis yang matang, proyek ini harus dikawal ketat agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.
Di sisi lain, kereta cepat Jakarta–Surabaya akan menjadi jalur transportasi massal modern yang menghubungkan dua kota penting di Pulau Jawa. Waktu tempuh antarkota yang lebih cepat diharapkan mendongkrak produktivitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Namun, karena proyek ini bersifat nasional dan melibatkan banyak pihak mulai dari BUMN hingga swasta, tantangan seperti keterlambatan, risiko kecelakaan konstruksi, hingga potensi pembengkakan biaya bisa terjadi bila pengawasan lemah.
Fokus Anggaran untuk Pengawasan
Tambahan anggaran sebesar Rp200,2 miliar akan difokuskan untuk memperkuat berbagai lini pengawasan. Pemerintah berencana menambah tenaga ahli teknik dan manajemen proyek, melengkapi peralatan teknologi pengawasan modern, serta membangun sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih transparan dan real-time.
“Pengawasan yang ketat bisa menghindarkan kita dari potensi pemborosan, penundaan, dan bahkan risiko kecelakaan akibat kelalaian,” lanjut AHY.
Dengan pendekatan ini, diharapkan proyek yang berjalan dapat dipastikan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan tidak mengalami penyimpangan dari rencana awal.
Manfaat dari Pengawasan yang Efektif
Anggaran pengawasan yang cukup bukan hanya menjaga proyek dari potensi masalah, tapi juga memastikan hasil pembangunan memiliki daya guna yang tinggi bagi masyarakat. Beberapa manfaat langsung yang diharapkan antara lain:
Meningkatkan konektivitas antarkota besar: Kereta cepat Jakarta–Surabaya memungkinkan waktu tempuh lebih singkat, memperkuat mobilitas tenaga kerja dan distribusi logistik.
Mengurangi risiko banjir tahunan: Giant Sea Wall diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas ancaman banjir rob di kawasan pesisir ibu kota.
Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional: Infrastruktur modern akan membuka akses ke wilayah baru, menarik investor, serta menciptakan lapangan kerja.
Menjamin keamanan dan kualitas konstruksi: Standar keselamatan dan kualitas proyek akan lebih terjaga dengan pengawasan yang andal.
Teknologi Modern sebagai Pendukung Pengawasan
Menteri AHY juga menegaskan pentingnya adopsi teknologi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Drone, sistem berbasis sensor, serta perangkat lunak manajemen proyek akan digunakan untuk memantau progres konstruksi secara akurat dan cepat.
Hal ini tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga memungkinkan tim pengawas mendeteksi potensi masalah sejak dini, sebelum berkembang menjadi gangguan serius terhadap kelancaran proyek.
Peran Strategis Menko IPK
Sebagai koordinator lintas sektor untuk pembangunan infrastruktur, AHY memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin bahwa setiap proyek nasional berjalan sesuai misi Presiden dan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Langkah pengajuan tambahan anggaran ini dipandang sebagai bentuk akuntabilitas dan profesionalisme dalam mengelola proyek-proyek yang menyangkut masa depan bangsa.
“Ini bukan semata soal anggaran, tetapi komitmen kita agar proyek-proyek besar ini memberi manfaat riil dan tidak menyisakan masalah ke depan,” kata AHY.
Menjawab Risiko dan Tantangan
Meskipun pembangunan infrastruktur dilakukan dengan perencanaan matang, berbagai risiko tetap mungkin muncul: kendala pembebasan lahan, perubahan kebijakan, hingga fluktuasi harga material. Dalam konteks inilah, pengawasan menjadi benteng utama.
Pengawasan yang intensif dan terkoordinasi, disertai dukungan anggaran yang mencukupi, akan menjadi penentu sukses atau gagalnya proyek raksasa yang tengah dikerjakan pemerintah.
Dengan penguatan pengawasan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat segera menikmati manfaat dari proyek-proyek strategis tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.
