JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa sebanyak 1,44 juta guru telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahap I tahun 2025 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp16,71 triliun. Pencairan TPG kali ini menggunakan mekanisme baru yang diberlakukan sejak Maret 2025, membuat proses penyaluran menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, ia menekankan bahwa perubahan mekanisme ini sangat signifikan dalam mempercepat penyaluran hak para guru, terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND).
“Bukan hanya Toothless saja yang bergerak gesit, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga kini lebih cepat, langsung, dan transparan! Dengan mekanisme baru per Maret 2025, para guru ASND menerima langsung TPG ke rekening masing-masing, sehingga hak guru diterima secara tepat dan efisien, tidak perlu lagi melalui perantara atau birokrasi yang rumit,” ungkapnya.
Alokasi TPG 2025 Capai Rp66,92 Triliun
Pada tahun 2025 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran TPG untuk ASND sebesar Rp66,92 triliun, yang ditujukan kepada 1.522.727 guru di seluruh Indonesia. Tunjangan ini disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan penyaluran dilakukan setiap triwulan sesuai dengan hasil verifikasi kinerja para guru penerima.
Pada tahap I atau periode Januari hingga Juni 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp16,71 triliun yang diterima oleh sekitar 1,44 juta guru. Penyaluran tahap II dijadwalkan akan dimulai pada akhir Juni 2025, dengan besaran dan jumlah penerima disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi pada tahap pertama.
“Realisasi penyaluran TPG tahap I mencapai Rp16,71 triliun dan diterima oleh 1,44 juta guru penerima TPG. Penyaluran tahap II akan dimulai pada bulan Juni dengan nilai dan jumlah guru berdasarkan realisasi tahap I,” jelas Sri Mulyani.
Penyaluran Langsung ke Rekening Guru
Salah satu inovasi utama dalam skema penyaluran TPG 2025 adalah pemberian tunjangan langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui mekanisme transfer ke pemerintah daerah terlebih dahulu. Langkah ini diambil guna memangkas birokrasi serta menghindari potensi keterlambatan atau penyalahgunaan dana.
Melalui sistem yang lebih langsung dan transparan ini, pemerintah berharap seluruh guru yang memenuhi syarat akan memperoleh haknya tepat waktu, sekaligus mendorong efisiensi anggaran.
84 Ribu Guru Masih Proses Verifikasi
Meski 1,44 juta guru telah menerima TPG, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sebanyak 84 ribu guru saat ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi untuk bisa menjadi penerima TPG. Mereka yang belum mendapatkan tunjangan di tahap pertama berpeluang menerima pada tahap berikutnya jika semua ketentuan telah dipenuhi.
Langkah ini menunjukkan bahwa proses penyaluran tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keadilan, dengan memastikan hanya guru yang telah memenuhi kriteria yang berhak menerima tunjangan tersebut.
Komitmen Pemerintah Dukung Tenaga Pendidik
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan pemberian TPG adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, khususnya kepada para tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung para tenaga pendidik Indonesia dalam menjalankan tugas mulianya. Peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, semangatnya adalah kekuatan bagi masa depan Indonesia,” ujarnya.
Tunjangan Profesi Guru merupakan bagian dari kebijakan strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru dalam mengajar serta mengembangkan mutu pendidikan nasional.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Fokus
Penerapan mekanisme baru ini juga menandai langkah penting dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Selama ini, proses pencairan TPG sempat mengalami kendala karena bergantung pada pengajuan dan transfer dana melalui pemerintah daerah.
Dengan penyaluran langsung dari pusat ke rekening guru, proses kini lebih terukur, real-time, dan minim risiko penyimpangan. Ini sekaligus mendorong terciptanya sistem keuangan negara yang lebih sehat dan berorientasi pada hasil.
Respon Positif dari Masyarakat
Kebijakan ini disambut positif oleh para guru dan masyarakat luas. Banyak guru menyatakan bahwa mereka kini lebih mudah memantau pencairan tunjangan, dan tidak lagi menghadapi ketidakpastian soal waktu atau prosedur birokrasi yang membingungkan.
Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Selain meningkatkan kecepatan penyaluran, sistem digital ini juga memperkuat basis data penerima, sehingga proses verifikasi dan evaluasi dapat dilakukan lebih akurat.
Dengan tersalurkannya TPG tahap pertama kepada 1,44 juta guru dan mekanisme penyaluran yang lebih cepat serta transparan, pemerintah membuktikan komitmennya dalam menguatkan sistem pendidikan nasional. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh generasi muda Indonesia.
Ke depan, diharapkan proses penyaluran tunjangan ini semakin presisi, adil, dan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan. Pemerintah pun terus mendorong penyelesaian verifikasi bagi guru yang belum menerima, agar hak mereka segera terpenuhi di tahap berikutnya.
