JAKARTA — Polemik pengelompokan tingkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menuai sorotan menyusul kondisi tempat tinggal warga yang dinilai dapat memengaruhi peringkat sosial.
Salah satu contoh kasus terjadi di Maluku Utara, tatkala peringkat DTSEN seorang warga mengalami perubahan setelah tempat tinggalnya mendapatkan renovasi dari pemerintah daerah.
Persoalan tersebut memicu tanda tanya besar lantaran kondisi hunian yang lebih baik belum tentu merepresentasikan kemampuan finansial para penghuninya. Terlebih lagi, perbaikan bangunan rumah tersebut bersumber dari uluran tangan pemerintah, dan bukan karena adanya lonjakan pendapatan ekonomi keluarga.
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, berpandangan bahwa fenomena itu mengindikasikan potensi kekeliruan dalam proses pemeringkatan DTSEN yang masih cukup tinggi.
Menurut pandangannya, aspek mutu pendataan serta validasi indikator wajib ditingkatkan secara optimal agar masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan tidak malah terdepak dari sasaran program.
“Data DTSEN saat ini tidak cukup akurat dan dikhawatirkan perlindungan sosial, terutama untuk kelompok miskin dan menengah rentan, semakin berkurang ke depannya,” ujar Bhima, Jumat (11/9/2026).
Bhima memberikan contoh kasus berupa aset rumah warisan yang dapat terbaca sebagai bangunan permanen sehingga berisiko mengerek posisi rumah tangga ke dalam tingkat desil yang lebih tinggi.
Situasi serupa juga berpotensi menimpa rumah-rumah yang dibangun maupun direnovasi oleh pihak pemerintah, meskipun indikator tersebut tidak secara otomatis menggambarkan adanya kenaikan taraf hidup keluarga.
“Harus ada perubahan total metodologi garis kemiskinan. Jadi harus ada pemutakhiran metodologi garis kemiskinan dulu, survei ulang, baru kemudian pencocokan,” ujar Bhima.
Di samping itu, Bhima menilai potensi kesalahan penentuan peringkat tersebut dapat memicu terjadinya exclusion error, yakni kondisi di mana warga yang masih layak menerima bantuan justru tereliminasi dari daftar target perlindungan sosial.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar dilakukan survei ulang secara berkala serta pelibatan pengawasan independen guna menguji tingkat validitas data serta teknik penentuan desil yang digunakan.
Lebih lanjut, ia juga berpendapat bahwa beban perbaikan data tidak boleh sepenuhnya ditimpakan kepada pundak masyarakat.
Apabila warga diwajibkan untuk aktif melapor secara mandiri ketika status finansial mereka tidak sesuai kenyataan, kelompok masyarakat kurang mampu justru berisiko menanggung beban tambahan berupa waktu dan biaya demi meralat kekeliruan dari sistem yang ada.