BISNISINSIGHT.COM — Indonesia mengejar target ambisius membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GWp. Namun di balik besarnya angka itu, ada persoalan mendasar yang jarang terlihat: di mana panel surya akan dipasang?
John Anis mengungkapkan bahwa kebutuhan lahan untuk PLTS jenis ground mounted (dipasang di atas tanah) kerap berbenturan dengan kepentingan sektor lain. Hal ini disampaikannya di sela The 12th IndoEBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9).
Lahan Berebut dengan Properti dan Perkebunan
“Kalau kita kan negara yang kepulauan ya, lahan itu berebut-rebut antara properti, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi kita harus juga jangan underestimate masalah lahan,” kata John.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat lahan yang tersedia terbatas. Sementara permintaan untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, dan perkebunan terus tumbuh. Akibatnya, harga lahan cenderung naik dan areal yang cocok untuk pembangkit surya semakin sulit ditemukan.
Pertamina Siapkan Lahan Internal dan Kerja Sama
Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Pertamina NRE mulai mengidentifikasi lahan-lahan yang dimiliki Pertamina di berbagai wilayah operasi. Perusahaan pelat merah itu juga membuka peluang kerja sama dengan instansi lain yang memiliki lahan idle.
“Jadi kita akan coba dengan lahan-lahan yang punya Pertamina dan juga dari instansi lain kita coba lihat untuk dikerjasamakan supaya nanti kalau memang ada kebutuhan lahan sudah bisa siap,” ujar John.
Langkah ini ditempuh karena opsi lain seperti PLTS terapung atau floating solar juga tidak selalu feasible. Keterbatasan jumlah danau serta jarak lokasi dari pantai menjadi kendala teknis tersendiri. Sementara PLTS rooftop hanya cocok diterapkan di kawasan perkantoran atau industri dengan luas atap memadai.
“Rooftop memang juga akan dilakukan tapi mungkin di daerah tertentu rooftopnya juga gak ada. Nah ini lahan kita menjadi fokus dari Pertamina kita akan siapkan dan selalu siap,” tegas John.
Industri Panel Surya dan Baterai Jadi Tulang Punggung
Selain menyiapkan lahan, Pertamina NRE menyoroti pentingnya penguatan industri pendukung di dalam negeri. John menilai Indonesia perlu mendatangkan teknologi dari luar sekaligus membangun kemampuan menguasai industri panel surya secara bertahap, mulai dari hilir hingga hulu.
“Mungkin tidak semua tapi sebagian. Jadi kita udah mulai untuk panelnya dan mungkin kita akan coba juga ini lagi berproses untuk terus ke upstream,” jelasnya.
Perhatian juga diberikan pada pengembangan baterai. Karakteristik energi surya yang tidak stabil—karena bergantung pada kondisi cuaca—membuat sistem kelistrikan membutuhkan penyimpanan energi yang andal. Tanpa baterai, gangguan pasokan listrik sulit dihindari ketika matahari tiba-tiba tertutup awan.
“Baterai tadi juga nggak kalah penting karena kalau ada solar panelnya tapi tanpa baterai... matahari tiba-tiba redup ambles, langsung besar penurunannya dan ini untuk jaringannya akan repot,” kata John.
Pertamina tercatat memiliki saham di Indonesia Battery Corporation (IBC), konsorsium BUMN yang mengembangkan ekosistem baterai berbasis nikel. John menilai keunggulan sumber daya nikel lokal bisa menjadi modal besar, asalkan produksi dilakukan dalam skala ekonomis.
“Nah ini PR-nya bagaimana bisa kompetitif, tapi mungkin dengan skala besar kita bisa kompetitif,” pungkasnya.
Dorongan pengembangan PLTS ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Bagi masyarakat, kehadiran pembangkit surya dalam skala besar diharapkan mampu menekan biaya listrik jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.