BISNISINSIGHT.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat kontribusi Maluku Utara tersebut tidak hanya berasal dari proyek berskala besar. Deretan usaha besar di daerah itu tercatat memiliki komitmen kemitraan dengan pelaku usaha lokal mencapai Rp 7,89 triliun.
Dari jumlah tersebut, kesepakatan tertulis yang sudah terjalin senilai Rp 4,52 triliun. Adapun realisasi kemitraan yang terdata sepanjang periode 2021-2026 mencapai Rp 3,53 triliun.
Pengawalan Komitmen agar Berdampak ke Pengusaha Lokal
Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, Sona Maesana, menekankan pentingnya pengawalan terhadap komitmen yang sudah diteken. Menurutnya, skema kemitraan harus berdampak langsung pada peluang usaha masyarakat setempat.
"Angka ini menggambarkan peluang yang sangat besar. Namun, komitmen dan kesepakatan tersebut harus terus kita kawal agar menghasilkan transaksi dan realisasi kemitraan yang nyata," ujar Sona pada Rabu (2/9/2026).
Peluang kerja sama yang terbuka disebut mencakup sektor katering, pasokan bahan baku, konstruksi, logistik, suku cadang, hingga akomodasi operasional. Sona mendorong agar sinergi bisnis yang terbentuk tidak bersifat jangka pendek.
"Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempat investasi tersebut dijalankan," kata Sona.
Business Matching Pertemukan 160 UMKM dengan Usaha Besar
Pemerintah tidak hanya berhenti pada pendataan komitmen. Sebuah forum business matching digelar di Ternate untuk menghubungkan kebutuhan usaha besar dengan kapasitas pemasok lokal.
Forum tersebut mempertemukan 160 UMKM dengan calon pembeli potensial. Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, memastikan proses transaksi akan diawasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintah mendorong agar kebutuhan usaha besar dapat dipertemukan dengan calon vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan usaha. Pemerintah pusat dan daerah memastikan proses kemitraan dapat direalisasikan, dipantau dan dikawal dengan baik," jelas Delfinur.
Langkah ini diambil untuk memastikan rantai pasok industri di Maluku Utara terintegrasi dengan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, efek berganda dari investasi tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi juga menyebar ke tingkat usaha mikro.
Selain memperkuat sektor hilir, forum ini juga menjadi ajang verifikasi kapasitas UMKM agar layak menjadi vendor tetap. Pemerintah menargetkan realisasi kemitraan yang tercatat dapat terus meningkat hingga mendekati nilai komitmen awal.
Kinerja investasi yang kuat telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja secara nasional. Adapun secara khusus, keberadaan 34 usaha besar di Maluku Utara menjadi tulang punggung utama penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan pemasok lokal.
