JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memancarkan pandangan yang penuh rasa optimistis bahwa penyaluran kredit bagi sektor UMKM sanggup mencatatkan tren pertumbuhan yang positif hingga penghujung tahun 2026 mendatang bila dikomparasikan dengan kurun waktu sebelumnya, yang mana optimisme tersebut turut disokong oleh terjaganya level Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang diandalkan mampu menjadi motor penopang aktivitas riil para pelaku UMKM.
“OJK bersama pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis.
Dian memaparkan catatan bahwa pergerakan kredit UMKM perlahan mulai menapaki jalur pertumbuhan secara tahunan (year on year/yoy) selepas sempat mengalami kontraksi di awal tahun, di mana realisasi kredit UMKM per Mei 2026 tercatat telah tumbuh sebesar 0,60 persen (yoy) di tengah himpitan tekanan daya beli masyarakat serta pelbagai dinamika yang melanda perekonomian domestik.
Capaian pertumbuhan kredit UMKM tersebut utamanya disumbangkan oleh performa kredit usaha mikro dan usaha menengah yang masing-masing berhasil tumbuh sebesar 0,64 persen (yoy) serta 1,84 persen (yoy), sekalipun di sisi lain sektor kredit usaha kecil masih mendapati kontraksi sebesar 0,24 persen (yoy).
Menurut analisis Dian, fluktuasi kondisi makroekonomi yang diiringi oleh pergeseran pola belanja masyarakat sehingga menimbulkan tekanan terhadap daya beli—khususnya pada kelompok kelas menengah ke bawah—berdampak secara langsung terhadap perolehan omzet serta perputaran arus kas harian para pelaku usaha UMKM.
Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi dinamika operasional aktivitas UMKM serta percepatan pembiayaan di tengah proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang berjalan relatif lebih lamban apabila dibandingkan dengan laju sektor korporasi besar.
Dian menambahkan lebih lanjut bahwa pihak OJK telah memiliki instrumen kebijakan strategis dalam rangka memacu ekspansi kredit UMKM, salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).
Langkah penerbitan regulasi POJK UMKM ini dinilai selaras dengan visi Asta Cita Pemerintah guna mendongkrak penciptaan lapangan kerja baru, mempercepat pemerataan roda perekonomian daerah, serta mengentaskan kemiskinan yang menjadi agenda prioritas pemerintah.
Selanjutnya, lewat payung hukum POJK UMKM tersebut, pihak OJK secara aktif mendorong sektor perbankan agar memberikan kemudahan akses perolehan kredit bagi UMKM dengan skema yang mudah, tepat sasaran, cepat, berbiaya murah, serta bersifat inklusif.
Kebijakan itu pun dibarengi dengan penguatan ekosistem bisnis terpadu yang memanfaatkan skema pembiayaan secara optimal dan berkesinambungan, yang pada gilirannya akan memberikan stimulus tambahan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dian mengutarakan bahwa segenap lembaga jasa keuangan (LJK), baik dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan nonperbankan, terus digugah agar secara proaktif memberikan pendampingan intensif kepada para pelaku UMKM demi mendongkrak tingkat produktivitas dan memperluas jangkauan pasar.
Di sisi lain, para pelaku UMKM pun didorong untuk secara aktif meningkatkan kompetensi diri serta memperlebar jejaring relasi dan kolaborasi sinergis antar sesama pelaku usaha.
“Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan kerja sama dengan LJK lain serta didukung dengan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM,” kata Dian.