JAKARTA - Upaya pengendalian inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin ditekankan melalui langkah strategis yang menitikberatkan pada peningkatan produksi dan penguatan distribusi pangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menegaskan bahwa tindak lanjut atas arahan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) harus segera dilakukan oleh seluruh pihak terkait.
Menurut Sri Darmadi, salah satu hal krusial adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan strategis yang stabil sepanjang waktu dan antar wilayah. Ini bukan hanya terkait produksi di sektor hulu, tetapi juga menyangkut distribusi hingga ke konsumen. “Peningkatan produksi komoditas pangan strategis serta penguatan program offtaker menjadi langkah penting agar ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga, baik antar waktu maupun antar daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kerjasama antar daerah (KAD) dalam rangka menjaga pasokan dan distribusi pangan. Sri Darmadi menekankan, sinergi antar pemerintah daerah harus diperkuat agar daerah yang mengalami kelebihan pasokan dapat menyalurkan ke daerah yang kekurangan, sehingga gejolak harga akibat kelangkaan dapat diminimalisir. Hal ini menjadi salah satu pilar utama GNPIP yang diluncurkan pemerintah sebagai respons atas potensi risiko inflasi pangan di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Herum Fajarwati, menegaskan bahwa laju inflasi di DIY masih sejalan dengan pola pergerakan inflasi nasional meski menunjukkan sifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Data Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 menunjukkan selama periode Januari–Mei 2025, laju inflasi di DIY disumbang oleh beberapa komoditas utama dengan andil terbesar.
“Komoditas bensin memiliki andil inflasi sebesar 5,57 persen, disusul beras dengan andil 5,04 persen. Ini menunjukkan bahwa pengendalian pada dua komoditas ini harus menjadi prioritas karena bobotnya yang signifikan dalam mempengaruhi laju inflasi di DIY,” jelas Herum.
Ia menambahkan, setiap daerah wajib melakukan pemetaan komoditas strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan atau penurunan harga secara mendadak. Pemetaan ini menjadi langkah penting agar pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Utamanya, pemetaan perlu difokuskan pada komoditas dengan bobot besar dalam keranjang pengeluaran masyarakat serta yang historisnya memiliki gejolak harga tinggi,” tegas Herum.
Pengendalian inflasi di DIY, menurut Sri Darmadi, tak bisa dilepaskan dari sinergi lintas sektor, termasuk sektor pertanian, transportasi, hingga perdagangan. Ia mencontohkan, salah satu bentuk sinergi adalah mendorong petani lokal meningkatkan produktivitas tanaman pangan seperti padi dan cabai melalui pendampingan teknologi dan akses pembiayaan, sementara pemerintah daerah harus menjamin kelancaran distribusi hasil panen.
Di sisi lain, sektor transportasi juga berperan penting. Gangguan pada transportasi dapat menimbulkan hambatan distribusi yang berdampak pada kenaikan harga secara tiba-tiba di pasar. Karena itu, dukungan perbaikan infrastruktur jalan, ketersediaan armada angkutan, hingga efisiensi rantai pasok sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan.
Sri Darmadi menekankan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang diinisiasi pemerintah pusat harus diikuti dengan komitmen daerah, termasuk di DIY, karena pengendalian inflasi pangan bukan hanya tanggung jawab satu instansi. “Gerakan ini harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di tingkat daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BI, BPS, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, inflasi yang terkendali bukan hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mendukung target pembangunan daerah. Terlebih, DIY merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, sehingga kestabilan harga kebutuhan pokok akan berdampak langsung pada kunjungan wisatawan dan kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Herum pun mengajak semua pihak untuk aktif memantau pergerakan harga di pasar, sehingga dapat lebih responsif terhadap fluktuasi yang muncul. Menurutnya, data yang akurat dan terkini menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi yang efektif.
BPS DIY sendiri secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern sebagai bagian dari pengumpulan data untuk kebutuhan penghitungan inflasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya belanja bijak juga diharapkan dapat membantu menekan permintaan berlebihan pada komoditas tertentu yang seringkali menjadi pemicu lonjakan harga.
Dengan kombinasi antara peningkatan produksi, penguatan distribusi, sinergi antar daerah, dan edukasi publik, diharapkan inflasi DIY dapat tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah, sehingga kestabilan ekonomi daerah dapat terjaga dan mendukung kesejahteraan masyarakat.