JAKARTA - Kenaikan belanja rumah tangga yang mencapai 5,06% year on year (yoy) pada triwulan II 2026 dinilai belum sepenuhnya memperlihatkan pemulihan daya beli publik secara merata.
Dibalik lonjakan tersebut, terselip sinyal bahwa pembelian mayoritas digerakkan oleh kalangan masyarakat berpendapatan atas. Analis Center of Reform on Economics (CORE) Republik Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengutarakan hal itu terlihat dari menyusutnya porsi penghasilan warga yang dialokasikan buat belanja.
Berdasarkan Pola Konsumen Bank Indonesia, rerata persentase pemasukan yang dipakai publik guna belanja merosot dari sekitar 75,4% pada kurun serupa tahun lalu menjadi sekitar 73% pada Juni 2026.
"Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi pada kuartal II-2026 perlu dibaca lebih dalam. Ini mengindikasikan bahwa perbaikan konsumsi belum terjadi secara merata di seluruh kelompok pendapatan," ujar Yusuf, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, tatkala kecenderungan rerata warga untuk mengonsumsi merosot tetapi belanja agregat terus menanjak, tambahan pengeluaran kemungkinan bersumber dari keluarga berpenghasilan lebih tinggi yang mempunyai nilai belanja jauh lebih besar.
Sementara itu, golongan menengah justru cenderung menahan belanja non-esensial lantaran ruang belanjanya kian menyempit. Yusuf mengingatkan, pola itu patut dicermati sebab bisa meninjau mutu ekspansi ekonomi.
Pembelian yang terpusat pada kalangan berpenghasilan atas mempunyai dampak berganda (multiplier effect) yang lebih rendah terhadap perekonomian sebab tambahan pemasukan lebih banyak ditabung ataupun dialihkan ke aset.
Sebaliknya, pelemahan belanja golongan menengah berpotensi memangkas permintaan domestik, menekan kegiatan usaha, serta memperlambat penciptaan lapangan kerja. Dia memaparkan, tekanan terhadap golongan menengah terutama bersumber dari lonjakan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan riil.
"Kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta inflasi pangan membuat rumah tangga kelas menengah harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan cicilan. Akibatnya, ruang untuk belanja sekunder seperti rekreasi, elektronik, dan pakaian semakin terbatas," jelasnya.
Situasi tersebut, sambung Yusuf, diperparah oleh pasar tenaga kerja yang belum cukup kokoh. Upah riil pekerja golongan menengah cenderung stagnan, sementara penciptaan lapangan kerja formal berkualitas masih terbatas.
Imbasnya, banyak pekerja mengandalkan sektor informal atau pekerjaan tambahan guna menjaga pemasukan, di tengah tanggungan cicilan rumah, kendaraan, serta kredit konsumsi yang terus berjalan.
Disamping itu, golongan menengah pun berada pada posisi yang relatif rentan karena tidak banyak memperoleh proteksi seperti kalangan berpenghasilan rendah, tetapi tetap menghadapi lonjakan biaya hidup serta beragam tekanan ekonomi.
Ketidakpastian global turut mendorong keluarga lebih mawas diri dalam membelanjakan uangnya dengan menggenjot tabungan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko mendatang. Guna memulihkan daya beli golongan menengah, Yusuf memandang pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan stimulus jangka pendek.
Menurutnya, pemerintah wajib memperluas ruang pemasukan keluarga lewat insentif pajak yang lebih tepat sasaran, meringankan tanggungan cicilan melalui skema refinancing atau subsidi bunga, serta merawat stabilitas harga pangan dan energi.
Dalam jangka panjang, dia menegaskan urgensi penciptaan lapangan kerja formal yang lebih banyak dengan produktivitas serta takaran upah yang lebih tinggi.
Yusuf menilai peningkatan keterampilan pekerja, sokongan bagi industri padat karya terampil, serta perluasan perlindungan sosial bagi kalangan lower middle class atau golongan menengah bawah, juga krusial agar masyarakat tidak gampang turun kelas.
“Jika kondisi kelas menengah terus melemah, dampaknya bukan hanya pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi domestik selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi," pungkasnya.
