JAKARTA - Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan memprioritaskan langkah cepat dalam pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk kurang lebih 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat konferensi pers usai rapat Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa langkah membenahi legalitas kesehatan lingkungan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan prioritas utama untuk menjamin kualitas hidangan para siswa.
"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata dia.
Zulkifli menerangkan bahwa penataan ribuan unit SPPG yang belum mengantongi sertifikasi kelayakan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan 27 ribu titik pelayanan yang telah terdaftar.
Selain pengurusan SLHS, melalui rapat terbatas tersebut pemerintah turut membagi unit pelayanan berdasarkan level kesiapan operasional serta kondisi geografis pada masing-masing daerah.
"Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," kata Zulkifli menambahkan.
Saat dimintai keterangan mengenai apakah SLHS ini nantinya juga diterapkan pada kantin sekolah yang diusulkan untuk dipakai dalam program MBG, Zulhas kembali menekankan bahwa penyelesaian standar higiene yang ketat di unit dapur operasional SPPG sangat krusial untuk segera dituntaskan sebelum pemerintah menetapkan skema pendorongan peran kantin sekolah.
"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa Sumatera itu kami perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," cetusnya.
