JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan alokasi dana sebesar Rp17,52 triliun guna mendanai program bantuan pangan beras yang ditujukan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode tiga bulan mendatang.
Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy memaparkan bahwa pengajuan anggaran tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Saat ini, prosesnya sedang berada pada fase finalisasi dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum program resmi digulirkan.
"Masih dalam proses DIPA. Jadi kami sudah mengusulkan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke Kementerian Keuangan. Yang diusulkan itu untuk bantuan pangan tiga bulan ke depan itu Rp17,52 triliun," kata Sarwo, Selasa (28/7/2026).
Agenda penyaluran bantuan pangan beras ini diproyeksikan berjalan mulai Agustus hingga Oktober 2026, dengan catatan proses perampungan DIPA berjalan lancar sehingga pemerintah bisa segera mendistribusikannya kepada masyarakat.
Sarwo menerangkan bahwa permohonan dana tersebut murni dialokasikan untuk bantuan pangan beras tanpa melibatkan jenis komoditas lain, sehingga seluruh dana terkonsentrasi demi mencukupi kebutuhan para penerima manfaat.
"Nah (anggaran) bantuan pangan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, hanya belum (penyaluran bantuan), masih dalam proses DIPA," beber Sarwo.
Ia menambahkan, penyediaan dana Rp17,52 triliun ini disiapkan untuk menjangkau 33,2 juta keluarga penerima manfaat sebagai langkah memperkokoh proteksi pangan serta menjaga tingkat daya beli masyarakat.
Sebelum ini, Bapanas telah memastikan ketersediaan 997,2 ribu ton beras untuk bantuan pangan tahap kedua yang siap didistribusikan kepada 33,24 juta KPM mulai Agustus secara serentak.
"Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara 'one shoot' atau secara sekaligus pada Agustus mendatang," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
Ia menginfokan bahwa total beras sejumlah 997,2 ribu ton bakal disalurkan kepada 33,24 juta KPM, di mana tiap keluarga menerima 10 kilogram (kg) untuk jatah tiga bulan.
Sebelumnya, pendistribusian bantuan pangan tahap pertama telah rampung dan dinilai berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, jalannya penyaluran bantuan pangan tahap kedua yang berfokus pada komoditas beras ini diharapkan bisa jauh lebih optimal.
"Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7 persen. Selisih 0,3 persen yang belum, itu di wilayah Papua, lalu beberapa wilayah Sumatera dan Sulawesi. Namun secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus," ucap Ketut.
Sementara itu, realisasi pasokan bantuan pangan tahap pertama untuk jatah Februari dan Maret tahun 2026 terpantau sukses menjangkau 33,14 juta KPM atau setara 99,7 persen.
Dari segi jumlah, total beras yang didistribusikan mencapai 664,88 ribu ton serta minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.
Lewat pencapaian penyaluran bantuan pangan tahap pertama sebesar 664,88 ribu ton beras yang digabungkan dengan target pasokan tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton, maka akumulasi bantuan pangan sepanjang tahun 2026 diestimasikan mampu menembus 1,66 juta ton.
Volume tersebut memperlihatkan kenaikan hingga 133,83 persen jika dikomparasikan dengan realisasi bantuan pangan di sepanjang tahun 2025 yang mencatatkan total 710,78 ribu ton untuk masa alokasi 4 bulan.
Pemberian bantuan pangan tahap kedua pada 2026 berupa beras untuk masa tiga bulan ini telah diputuskan untuk dipasok secara langsung sekaligus atau one shoot. Pihak pemerintah tengah mengusahakan agar agenda ini bisa diawali pada Agustus setelah dana ABT ditransfer.
"Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," kata Ketut.
