JAKARTA — Langkah antisipatif terhadap cuaca ekstrem serta penanggulangan bencana menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengingat adanya prediksi bahwa fenomena El Nino akan tiba lebih awal.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memproyeksikan pergeseran waktu tibanya El Nino ke tahun ini, dari yang semula diperkirakan pada 2027.
Perubahan ini berpotensi membuat periode kekeringan berlangsung lebih cepat serta selesai lebih lambat.
"Prediksi BMKG akan terjadi El Nino yang cepat. Awalnya mestinya 2027, akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat," ujar Raja Juli sebelum mengikuti ratas.
Ia menambahkan, situasi ini memerlukan perhatian serius karena efek buruk dari karhutla tidak sekadar merusak alam, melainkan turut mengancam derajat kesehatan publik serta roda perekonomian.
"Karhutla akibatnya dari segi kesehatan masyarakat kami kena ISPA, dari segi ekonomi bandara tutup, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti. Jadi perlu sekali kami mengantisipasi karhutla ini," katanya.
Raja Juli pun mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo yang mengumpulkan berbagai lini sektor penting—mulai dari BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga jajaran kementerian—demi menyolidkan koordinasi dalam menyikapi potensi bencana.
Di sisi lain, ia memandang performa pengelolaan karhutla selama beberapa tahun ke belakang sudah memperlihatkan grafik yang membaik.
Area lahan yang terbakar terpantau menyusut dari kisaran 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 2,1 juta hektare pada 2019, dan turun lagi ke angka 1,1 juta hektare pada 2023.
Perbaikan ini berlanjut pada tahun lalu, di mana luas kebakaran berkurang dari sekitar 375.000 hektare menjadi kisaran 350.000 hektare.
"Kalau kami berhasil menekan karhutla, sebagai bangsa kami patut gembira. Tapi ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, lebih ketat lagi, karena memang El Nino-nya, climate change is real. Jadi kami perlu bersama-sama mengantisipasi," ujarnya.
Dipaparkan oleh Raja Juli, titik panas (hotspot) yang patut diwaspadai masih berpusat di area lahan gambut seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kendati demikian, otoritas terkait juga mulai memetakan adanya kecenderungan baru, yakni peningkatan risiko kebakaran di wilayah lain di luar enam provinsi langganan tersebut.
"Di luar enam provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat," katanya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii memaparkan keterlibatan instansinya dalam ratas tersebut guna merumuskan langkah penanganan bencana secara terintegrasi, termasuk mengantisipasi banjir maupun efek cuaca ekstrem lainnya.
Syafii menjelaskan bahwa Basarnas memegang peran sebagai SAR Mission Coordinator dan senantiasa bersinergi dengan segenap kementerian serta lembaga dalam tiap proses penyelamatan, dengan sokongan armada dan personel dari TNI serta Polri.
"Basarnas tidak berdiri sendiri. Sesuai fungsi di lapangan sebagai SAR Mission Coordinator, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga, begitu juga dibantu seluruh potensi yang ada," ujarnya.
Terkait dengan risiko kemarau panjang yang mengintai, Syafii menyebutkan bahwa Basarnas saat ini masih memantau laporan terkini dari BMKG mengenai dinamika cuaca.
Adapun perihal rencana penambahan unit fasilitas ataupun alat pendukung, ia mengaku hal itu belum masuk dalam pembahasan lebih dalam.
