JAKARTA - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy menerangkan bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia ialah bagian dari strategi dalam merubah struktur industri agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mengubah struktur industri nasional dari yang bergantung pada ekspor bahan mentah menjadi industri yang menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Tri dalam acara Indonesia Development Talks yang digelar di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Tri pun menyambut positif Industrial Development Report (IDR) yang menetapkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) terkait pengembangan industri berbasis hilirisasi, terutama di sektor pengolahan mineral kritis serta industri kendaraan listrik.

Industrial Development Report (IDR) sendiri ialah publikasi milik United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang menyuguhkan analisis tentang tren industrialisasi global sekaligus menyerahkan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota demi menghadapi pergeseran lanskap industri dunia.

Apresiasi dari UNIDO tersebut, menurut Tri, memperlihatkan inisiatif Indonesia dalam memacu transformasi ekonomi lewat peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pengembangan industri manufaktur, dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional.

“Tantangan berikutnya adalah memperkuat kapabilitas industri nasional agar mampu memainkan peran yang lebih besar dalam rantai nilai global (global value chain),” kata Tri.

Oleh sebab itu, ia memaparkan bahwa untuk saat ini, Indonesia membutuhkan penguatan kapasitas domestik secara kontinu, termasuk lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pengembangan inovasi, peningkatan kapabilitas manufaktur, dan penguatan industri pendukung.

“Upaya ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi mampu bertransformasi menjadi negara yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi,” ujar dia.

Mengenai kebutuhan Indonesia tersebut, Asian Development Bank (ADB) menegaskan kesiapannya untuk terus menjalin kerja sama dengan Indonesia pada pembangunan industri demi melahirkan lapangan kerja yang inklusif serta bernilai tambah tinggi.

“ADB akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan potensi tersebut menjadi lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Bobur Alimov.