JAKARTA – Pencarian informasi mengenai tata cara memeriksa status penerima bantuan sosial (bansos) menggunakan KTP melalui ponsel pintar meningkat signifikan.
Hal ini bertepatan dengan dimulainya distribusi bansos untuk fase ketiga pada tahun 2026. Pemerintah menjadwalkan pembagian bantuan triwulan III ini secara bertahap dari bulan Juli hingga September kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria.
Proses distribusi ini berpatokan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui lewat validasi berkala.
Saat ini masyarakat dapat mengetahui status kepesertaan mereka secara daring tanpa harus mendatangi kantor instansi terkait.
Proses pengecekan cukup memanfaatkan telepon genggam dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP melalui kanal resmi yang disediakan Kementerian Sosial.
Selain memantau status kepesertaan, melalui sistem tersebut masyarakat juga bisa melihat jenis program bantuan yang didapatkan hingga masa pencairannya.
Terdapat dua jalur utama yang bisa diakses untuk memverifikasi data penerima, yakni via laman resmi Kemensos ataupun lewat aplikasi Cek Bansos.
Pengecekan melalui situs dapat dilakukan dengan membuka peramban dan menuju tautan https://cekbansos.kemensos.go.id, kemudian mengetikkan NIK KTP serta kode captcha sebelum menekan opsi pencarian.
Sementara untuk opsi aplikasi, masyarakat perlu mengunduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store, masuk ke menu pengecekan, dan menginput NIK KTP guna memunculkan data hasil pencarian.
Pada alokasi triwulan ketiga ini, beberapa program bantuan yang digulirkan pemerintah meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Ketetapan penerima program mengacu penuh pada DTSEN yang terintegrasi NIK, sehingga status penerima berpotensi berubah mengikuti hasil verifikasi paling mutakhir.
Adapun besaran dana tunai maupun wujud bantuan yang diberikan bervariasi untuk tiap-tiap program.
Insentif BPNT ditetapkan senilai Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap, bantuan beras disalurkan sebanyak 20 kilogram atau sesuai regulasi, nominal PKH menyesuaikan dengan kategori penerima yang ada di dalam keluarga, sedangkan PBI-JKN senilai Rp 42.000 per jiwa disalurkan langsung ke pihak BPJS Kesehatan.
Mengingat mekanisme pencairan fase ketiga berjalan bertahap sepanjang Juli hingga September, linimasa penerimaan di tiap wilayah dapat berbeda.
Penyaluran dana dikelola oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN, serta didukung oleh PT Pos Indonesia untuk wilayah-wilayah tertentu.
Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan data dan jadwal distribusi secara mandiri dan berkala lewat layanan digital Kemensos.
