JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah mengebut proses verifikasi kondisi pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), yang berada di bawah koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpinnya.
“Tugas rapat ini adalah untuk mengecek daerah-daerah yang sudah mendekati normal atau yang belum normal,” ujar Tito. Pernyataan ini disampaikan saat ia memimpin Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di wilayah Sumatera secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Verifikasi yang dilakukan Tito tidak hanya menilai kondisi fisik, tetapi juga mengukur kinerja pemerintahan lokal dan layanan publik. Dengan pemetaan tersebut, Satgas dapat menentukan daerah mana yang membutuhkan perhatian penuh, mana yang memerlukan intervensi terbatas, serta mana yang sudah kembali normal. “Dengan pemetaan ini, kami tahu mana yang diberikan atensi. Artinya, yang belum normal ini akan kami garap,” tambahnya.
Sebanyak 52 kepala daerah dan pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Laporan ini mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, kerusakan infrastruktur pendidikan, akses jalan, serta kondisi perekonomian dan masyarakat pascabencana. Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah akan menindaklanjuti melalui langkah-langkah teknis yang terukur, sehingga upaya pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tito menegaskan, terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah, yakni normal, mendekati normal, dan belum normal. Penilaian ini menggunakan lima variabel utama, antara lain kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, berfungsinya layanan publik, akses jalan yang bisa dilalui masyarakat, aktivitas perekonomian, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan kembali.
“Normalitas diukur dari sisi pemerintahan dan kondisi masyarakat. Data ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan strategi intervensi Satgas,” kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu.
Selain memberikan arahan teknis, rapat yang dipimpin Tito juga menjadi forum untuk mengidentifikasi prioritas alokasi sumber daya. Menurutnya, data hasil verifikasi ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait dalam menentukan fokus pemulihan. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), yang akan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kami benar-benar bekerja berbasis data. Data ini akan menentukan ke mana kekuatan Satgas diarahkan, daerah mana yang hanya membutuhkan sentuhan ringan, dan daerah mana yang seluruh kekuatan harus difokuskan,” ujarnya.
Hadir dalam rapat juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, bersama jajaran pejabat di lingkungan BPS dan Kemendagri. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengikuti rapat secara virtual bersama kepala daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Menurut Tito, verifikasi ini menjadi dasar untuk menetapkan langkah-langkah pemulihan yang bersifat terukur dan efektif. Misalnya, daerah yang dianggap mendekati normal akan menerima intervensi terbatas, sedangkan daerah yang belum normal akan menjadi fokus perhatian penuh Satgas. “Kami berupaya agar seluruh wilayah terdampak bisa kembali berfungsi normal secepat mungkin, baik dari sisi pemerintahan maupun kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Langkah verifikasi juga meliputi pemetaan kebutuhan infrastruktur dan layanan masyarakat. Hal ini mencakup akses transportasi, perbaikan sekolah, rumah sakit, serta fasilitas ibadah. Aktivitas ekonomi masyarakat pun menjadi salah satu indikator penting untuk menilai pemulihan daerah terdampak.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya sinergi antara kementerian/lembaga pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung proses rehabilitasi. “Dengan koordinasi yang baik, intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran, cepat, dan efisien,” kata Tito.
Verifikasi yang dilakukan juga menjadi alat pengawasan bagi pemerintah pusat untuk memastikan alokasi bantuan dan sumber daya dilakukan secara adil dan tepat prioritas. Dari sini, pemerintah dapat menentukan apakah suatu daerah memerlukan bantuan tambahan atau cukup intervensi terbatas.
Rapat yang dipimpin Tito menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Sumatera bukan sekadar memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menyeimbangkan kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis data, Satgas diharapkan mampu mempercepat normalisasi kondisi di wilayah terdampak.
Dengan demikian, langkah Tito ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektoral, memastikan seluruh daerah terdampak bencana dapat pulih secara menyeluruh, dan mempersiapkan masyarakat serta pemerintahan lokal untuk menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.
