JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat implementasi Program 3 Juta Rumah sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan backlog perumahan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan dari lembaga keuangan, perbankan, serta pengembang menjadi kunci utama suksesnya program ambisius ini.

Pemerintah Luncurkan Program 3 Juta Rumah untuk Atasi Krisis Hunian Layak

Pemerintah resmi meluncurkan Program 3 Juta Rumah pada awal 2025 sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program ini untuk memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok MBR.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa program ini dirancang agar dapat mencapai puncak pelaksanaan secara optimal pada tahun 2026. “Pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran dalam APBN untuk memperkuat dukungan terhadap program ini. Kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses terhadap rumah layak huni,” ujarnya.

Peran OJK: Dorong KPR Bersubsidi dan Stabilitas Sistem Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi keuangan dan program pembangunan nasional.

“Program 3 Juta Rumah akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor konstruksi, manufaktur bahan bangunan, hingga tenaga kerja. Ini menjadi momentum untuk memperkuat investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra.

OJK juga memperkuat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui kolaborasi dengan perbankan nasional. Salah satunya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yang secara historis telah menjadi motor utama pembiayaan sektor perumahan rakyat.

BTN Siapkan Beragam Skema Pembiayaan untuk Dukung Program

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., sebagai pionir dalam pembiayaan rumah subsidi, turut menggencarkan dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah. BTN menyiapkan berbagai produk pembiayaan, antara lain Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan dengan tenor kredit hingga 30 tahun.

“Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Skema-skema pembiayaan ini kami rancang agar dapat diakses oleh MBR di berbagai wilayah,” terang Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.

Tantangan: Sistem SLIK Dinilai Hambat Akses KPR bagi Masyarakat

Meski program ini mendapat dukungan luas, para pengembang mengeluhkan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK yang mencatat pinjaman online (pinjol) masyarakat, yang kemudian mempengaruhi kelayakan untuk mendapatkan KPR subsidi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyampaikan bahwa sistem ini perlu direformasi. “Masyarakat kita banyak yang terjebak pinjaman online kecil-kecilan, namun ketika ingin mengakses KPR bersubsidi, mereka langsung ditolak oleh bank karena catatan di SLIK. Ini ironi yang perlu segera diatasi,” ujarnya.

Pemerintah Sediakan Skema FLPP dan Rumah Gratis bagi Masyarakat Miskin Ekstrem

Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga menyiapkan berbagai skema subsidi, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini memberikan bantuan uang muka dan bunga ringan agar rumah subsidi dapat diakses dengan cicilan rendah.

Lebih jauh, pemerintah juga menggagas program rumah gratis bagi masyarakat miskin ekstrem. Dalam skema ini, negara akan menanggung cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 25 tahun. Program ini menjadi bagian dari agenda pengentasan kemiskinan ekstrem nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang hidup tanpa atap. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga fondasi masa depan yang lebih baik,” kata Fahri Hamzah.

Efek Ekonomi: Harga Rumah Subsidi Turun, Ekonomi Terdorong

Program 3 Juta Rumah juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyatakan bahwa dengan dukungan pemerintah dan efisiensi biaya, harga rumah subsidi bisa ditekan hingga 17%.

“Ini akan sangat membantu daya beli masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, permintaan akan rumah akan meningkat, dan kami optimistis target pembangunan 3 juta unit akan tercapai,” ungkap Bambang.

Lebih jauh, pertumbuhan sektor perumahan akan berdampak langsung pada peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,5 persen.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Pekerja Migran Juga Dilibatkan

Pemerintah menyadari bahwa program skala besar ini membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, Kementerian PKP turut menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menyediakan skema pembiayaan bersubsidi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang ingin membeli rumah.

“Pekerja migran kita juga punya hak untuk memiliki rumah di tanah air. Dengan dukungan kredit murah dan bersubsidi, mereka bisa berinvestasi di masa depan,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Kunci Sukses Ada pada Reformasi dan Kolaborasi

Realisasi Program 3 Juta Rumah menuntut komitmen politik, regulasi yang adaptif, serta inovasi dari sektor swasta dan perbankan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan pembiayaan, sistem SLIK, dan daya beli masyarakat.

Dengan reformasi yang tepat, program ini tak hanya akan mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menciptakan peluang kerja, menggerakkan sektor riil, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan Program 3 Juta Rumah adalah keberhasilan kita bersama,” tutup Fahri Hamzah.