JAKARTA — Dalam upaya untuk menggenjot efisiensi belanja negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi memangkas anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Pemotongan Dana: Lebih dari Sekedar Angka

Pemangkasan anggaran ini menyentuh enam item penting dalam dana alokasi transfer ke daerah, yakni Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 29/2025, tidak terdapat perbedaan besar dalam pagu alokasi keenam item ini dari rincian yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025, kecuali untuk Dana Otonomi Khusus yang mengalami perubahan signifikan.

Rincian Alokasi Anggaran

1.Kurang Bayar Dana Bagi Hasil: sebesar Rp27,8 triliun.
2. Dana Alokasi Umum: sebesar Rp446,63 triliun.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik: sebesar Rp36,95 triliun.
4. Dana Otonomi Khusus: mengalami pengurangan sebesar Rp3 triliun, menjadi Rp14,51 triliun setelah modifikasi pada Dana Alokasi Umum. Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Ditjen Pertimbangan Keuangan Kemenkeu, menjelaskan bahwa "Dana Otonomi Khusus ini dapat berkurang karena adanya penurunan pagu Dana Alokasi Umum," sejalan dengan angka 3,25% dari Dana Alokasi Umum.
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: sebesar Rp1,2 triliun.
6. Dana Desa: mencapai Rp71 triliun.

Alokasi Dana: Reguler vs Cadangan

Dalam KMK 29/2025, alokasi dana dibagi menjadi dua kategori: reguler dan cadangan. Pemerintah daerah hanya diperkenankan untuk memakai dana reguler, sementara dana cadangan dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk digunakan sebagai dana prioritas sesuai kebutuhan pemerintah. "Dana cadangan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terang diktum Kedelapan KMK 29/2025.

Rincian Dana Cadangan

1. Cadangan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil: Rp13,9 triliun.
2. Cadangan Dana Alokasi Umum: Rp15,67 triliun.
3. Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp18,3 triliun.
4. Cadangan Dana Otonomi Khusus: Rp509,45 miliar.
5. Cadangan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp200 miliar.
6. Cadangan Dana Desa: Rp2 triliun.

Total Pemotongan Anggaran

Total pemotongan mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp50,59 triliun. Langkah tegas ini diambil oleh Sri Mulyani sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal yang lebih efisien dan terarah.

Keputusan ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari kepala daerah dan pemangku kebijakan lokal. Banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak dari pemotongan tersebut terhadap pembangunan daerah. Namun, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi belanja merupakan langkah krusial untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa depan. Sementara itu, para ahli ekonomi berpendapat bahwa efisiensi ini akan lebih mengarahkan belanja publik ke pos yang lebih produktif dan vital bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan keputusan ini, Sri Mulyani menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan bahwa setiap alokasi dana pemerintah mencerminkan prioritas yang berdasar serta dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Ketika anggaran yang terbatas dikelola dengan cermat, diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal demi kemakmuran masyarakat.