Thailand mengambil keputusan tegas dalam menyikapi polusi udara yang memburuk di ibu kota Bangkok, sebuah kota yang terkenal dengan kemacetan lalu lintasnya. Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh partikulat berbahaya, pemerintah memutuskan untuk menggratiskan transportasi umum selama satu minggu.

Mulai Sabtu, 25 Januari 2025, seluruh layanan transportasi umum di Bangkok, mencakup skytrain, metro, kereta ringan, dan bus akan digratiskan. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit yang berharap langkah ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. "Kami berharap kebijakan ini akan membantu mengurangi polusi," ujar Suriya.

Masalah polusi udara di Bangkok memang sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kota tersebut kini berada dalam zona merah polusi. Kendaraan pribadi merupakan kontributor utama dari emisi gas buang yang memicu memburuknya kualitas udara, terutama partikulat PM 2.5 yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Sebagai bagian dari respons komprehensif terhadap krisis lingkungan ini, pemerintah juga telah memutuskan untuk menutup 350 sekolah di Bangkok pada Jumat, 24 Januari 2025. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah proteksi demi melindungi kesehatan para siswa dari paparan polusi yang berlebihan.

Penghematan biaya transportasi dengan menggratiskan layanan umum diharapkan tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga menggerakkan lebih banyak warga untuk beralih ke transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan lebih ramah lingkungan. "Kami menyadari perlunya langkah yang lebih berkelanjutan untuk jangka panjang," tambah Suriya, mencerminkan tekad pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih efektif.

Dalam mendukung kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 140 juta Baht atau sekitar Rp67,1 miliar untuk mengkompensasi pendapatan yang hilang dari operator transportasi. Alokasi anggaran ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh operator bus dan kereta listrik dapat tetap melayani masyarakat tanpa terkendala finansial, sehingga kebijakan dapat berfungsi dengan efektif selama periode penerapan.

Lebih jauh, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menekankan bahwa persoalan polusi udara, terutama partikulat PM 2.5, adalah isu nasional yang memerlukan tindakan segera. “Pemerintah akan melanjutkan setiap langkah untuk mengatasi masalah ini dengan cepat,” ujarnya. Ia berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat membawa perubahan nyata demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Thailand.

Aksi pemerintah Thailand ini mendapat perhatian luas, mengundang diskusi tidak hanya di tingkat nasional namun juga internasional. Langkah proaktif untuk menjaga lingkungan dan kesehatan publik yang diambil oleh Bangkok bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa di seluruh dunia.

Selain dari kebijakan ini, diskusi berkembang ke arah langkah-langkah lanjut yang mungkin diambil oleh pemerintah untuk menjaga momentum perbaikan kualitas udara, seperti mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi ramah lingkungan, meningkatkan regulasi emisi kendaraan, dan memperluas layanan transportasi yang ramah lingkungan ke area lain di luar pusat kota.

Langkah-langkah ini menandai langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang untuk membuat Bangkok menjadi kota yang lebih bersih dan lebih sehat, memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Pandangan dari berbagai kalangan, termasuk ahli lingkungan dan tokoh masyarakat, terus mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi masalah lingkungan dengan pendekatan holistik.

Demikianlah kebijakan ini membuka babak baru dalam penanganan krisis polusi udara di Bangkok, memacu inovasi dalam kebijakan transportasi dan menjadi contoh bagi banyak kota di kawasan Asia Tenggara dan dunia.