JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menggelar rapat koordinasi penting untuk mendalami dan menyempurnakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Pertemuan ini menghadirkan diskusi mendalam mengenai masa depan energi Indonesia yang lebih baik.

Sri Mulyani, dalam unggahannya di Instagram dengan akun @smindrawati, menyebutkan bahwa, "RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional."

Komitmen akan keberlanjutan dan transisi energi semakin ditegaskan dalam pembahasan yang beragam. RUPTL menjadi jalur perencanaan komprehensif yang mencakup skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas dan keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan. Di balik semua ini, terdapat kebutuhan investasi jangka panjang untuk menopang perubahan besar dalam skema energi nasional.

Dukungan Penuh Transisi Energi

Keuangan menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan transisi energi. Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa kementeriannya akan terus memberi dukungan penuh kepada sektor energi. Termasuk berkoordinasi erat dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN, dalam menjaga ketahanan serta kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Adapun Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menerangkan bahwa RUPTL akan mencapai keputusan final pada Januari 2025, di mana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diharapkan mampu menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 71 gigawatt (GW).

"Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT," ungkap Kartika, memberikan optimisme bahwa energi baru terbarukan (EBT) akan menjadi tulang punggung perkembangan energi Indonesia dalam dekade mendatang.

Smartgrid dan Jaringan Antar-Pulau

Inovasi dalam infrastruktur listrik turut menjadi perhatian dalam perencanaan ini. Kartika mengemukakan bahwa PLN akan mulai mengintegrasikan smartgrid serta membangun inter-island grid yang menghubungkan Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Langkah ini dirancang agar kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat disalurkan ke Jawa, wilayah dengan konsumsi energi tertinggi.

Dengan demikian, pemerintah berharap untuk mencapai keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan, serta keberlanjutan energi. "Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan," tambah Kartika, menunjukkan visi jangka panjang dari strategi ini.

Proyeksi PLN dalam 10 Tahun ke Depan

Pada kesempatan lain, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan rencana penambahan pembangkit listrik sebesar 68 GW hingga tahun 2033. Lebih dari setengah kapasitas ini, sekitar 46 GW, akan berfokus pada pengembangan energi terbarukan, yang berarti 67 persen dari penambahan pembangkit dalam dekade mendatang akan berbasis EBT.

PLN juga sedang bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk menyusun permodelan yang lebih efisien dalam mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Target yang dicanangkan adalah tambahan kapasitas pembangkit hingga 100 GW pada tahun 2040, dengan 75 persen berbasis EBT.

Komitmen dan Harapan Energi Berkelanjutan

Langkah-langkah ini merefleksikan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlangsungan penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Energi terbarukan diakui sebagai kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global dan memenuhi komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.

Beragam strategi dan rencana yang disiapkan bertujuan tidak hanya untuk memastikan pasokan energi yang cukup dan terjangkau, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui energi yang lebih bersih. Inovasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi dua pilar utama yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dengan segala tantangan yang ada, koordinasi lintas kementerian dan dukungan penuh dari sektor BUMN serta semua pihak terkait menjadi kunci dalam mencapai tujuan besar ini. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mewujudkan masa depan energi yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi Indonesia.