JAKARTA - Pemerintah mengerahkan perhatian khusus pada penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 dengan fokus utama kepada kelompok masyarakat berpendapatan terendah, yakni desil 1 sampai 4. Langkah ini diambil untuk menjamin bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di tanah air.

Langkah strategis ini berangkat dari hasil pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pembaruan data yang lebih akurat diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan pemerataan dan efisiensi distribusi bansos.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kebijakan terbaru ini bukan berarti pengurangan jumlah bantuan sosial, melainkan penyesuaian sasaran penerima agar tepat dan berdampak maksimal. “Kami tidak mengurangi anggaran bansos, tapi memprioritaskan penerima pada desil 1 sampai 4,” ujarnya.

Desil merupakan klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana desil 1 mewakili kelompok masyarakat paling miskin, sedangkan desil 10 kelompok paling makmur. Dengan memfokuskan bansos pada desil bawah, pemerintah berharap dampak program kesejahteraan sosial menjadi lebih terasa nyata bagi mereka yang sangat rentan secara ekonomi.

Kebijakan ini juga didukung oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus diperbaharui melalui verifikasi lapangan, memastikan daftar penerima bansos sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, rumah tangga yang masuk kategori desil 5 ke atas akan dilakukan evaluasi ulang agar bantuan benar-benar menyasar yang memerlukan.

Seorang pejabat dari Kementerian Sosial menjelaskan, “Tujuan utama adalah memastikan bantuan sosial tidak disalurkan secara luas tanpa hasil yang efektif. Dengan fokus pada desil 1-4, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem diharapkan meningkat signifikan.”

Pemerintah juga memastikan bahwa nominal bantuan yang diberikan tetap sama seperti tahun sebelumnya, tanpa pengurangan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas dan kuantitas bantuan yang diterima masyarakat.

Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025, terdapat rincian nominal yang berbeda sesuai dengan kategori penerima. Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil atau masa nifas akan menerima Rp750.000 per tahap, atau total Rp3.000.000 per tahun. Sementara itu, bantuan pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA masing-masing sebesar Rp225.000, Rp375.000, dan Rp500.000 per tahap, dengan jumlah tahunan mencapai Rp900.000, Rp1.500.000, dan Rp2.000.000. Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan Rp600.000 per tahap, atau Rp2.400.000 per tahun.

Di sisi lain, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan secara merata kepada penerima, atau Rp400.000 untuk periode dua bulan bila dana dirapel.

Penerapan strategi baru ini tidak hanya bertujuan memperbaiki distribusi bansos, tetapi juga mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional.

Selain itu, pemerintah membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar, demi menjaga transparansi dan meningkatkan akurasi data. Sistem ini diharapkan dapat mendorong perbaikan data secara berkelanjutan, sehingga program bansos dapat berjalan lebih efektif dan tepat guna.

Dengan fokus pada kelompok paling rentan, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi mereka yang paling membutuhkan.