JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan hasil menggembirakan. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), realisasi subsidi perumahan tercatat mengalami peningkatan signifikan di pertengahan tahun ini.
Data hingga 16 Juli 2025 mencatat sebanyak 129.773 unit rumah subsidi telah terealisasi lewat KPR FLPP. Angka ini mengalami lonjakan 50,98 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebuah capaian yang menunjukkan progres positif program perumahan pro-rakyat yang menjadi prioritas pemerintah.
Pencapaian ini mendapat sorotan langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dalam rapat koordinasi terkait capaian segmentasi rumah subsidi KPR FLPP yang digelar di Kantor BP Tapera, Jakarta, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai target tahun ini.
"Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini," ungkap Maruarar.
Menurutnya, program KPR FLPP bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menilai skema ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, terutama dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan uang muka yang ringan dan angsuran tetap, program ini memberi kesempatan besar bagi MBR untuk memiliki rumah pertama. Inilah saatnya rakyat Indonesia punya rumah subsidi," ujarnya menegaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan lebih rinci mengenai perkembangan realisasi KPR FLPP pada Semester I 2025. Menurutnya, realisasi hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 120.976 unit, atau meningkat 44,5 persen dibandingkan Semester I 2024 yang mencatat 83.720 unit.
Peningkatan tertinggi terjadi pada Triwulan I 2025, di mana realisasi naik tajam sebesar 1.173,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pada Triwulan II terjadi sedikit perlambatan, dengan penurunan sebesar 15,6 persen. Heru menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan efek dari pergeseran prioritas belanja masyarakat menjelang dan selama periode hari raya keagamaan.
Lebih lanjut, BP Tapera juga merinci sebaran realisasi rumah subsidi per bulan sepanjang tahun berjalan. Berikut data yang dihimpun dari Januari hingga 16 Juli 2025:
Januari: 2.633 unit
Februari: 8.797 unit
Maret: 42.443 unit
April: 29.013 unit
Mei: 14.988 unit
Juni: 23.102 unit
1–16 Juli: 8.797 unit
Angka-angka tersebut mencerminkan ritme yang cukup dinamis, dengan puncak realisasi terjadi pada Maret. Capaian ini mengindikasikan kemampuan pemerintah dan mitra sektor perumahan dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan pembiayaan meski di tengah berbagai dinamika ekonomi domestik.
Tak hanya dari sisi jumlah, BP Tapera juga mencatat peran aktif dari berbagai kelompok profesi MBR yang memanfaatkan fasilitas ini. Tiga profesi terbanyak yang mengakses program KPR FLPP adalah buruh sebanyak 36.376 orang, disusul oleh guru dengan 4.265 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 3.921 orang.
Kehadiran kelompok profesi ini menjadi bukti bahwa program subsidi perumahan telah menyasar segmen masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan semangat keberpihakan sosial yang diusung dalam program tersebut.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri PKP ini turut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PKP. Dalam rapat tersebut, dibahas pula strategi percepatan realisasi guna memastikan target akhir tahun dapat tercapai.
Kementerian PKP bersama BP Tapera menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan perbankan dan pengembang, agar distribusi program KPR FLPP semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Penekanan juga diberikan pada percepatan proses administrasi dan digitalisasi layanan agar akses masyarakat terhadap informasi dan pendaftaran makin mudah.
Secara keseluruhan, tren positif ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Melalui program KPR FLPP, harapan memiliki rumah kini bukan lagi mimpi bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah.
Dengan semangat optimisme yang terus digaungkan oleh para pemangku kebijakan, target penyediaan 350.000 unit rumah subsidi di tahun 2025 tampaknya bukan sekadar ambisi, melainkan sebuah tujuan realistis yang bisa diwujudkan melalui kerja kolektif dan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.
