JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat kini memasuki babak baru. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai salah satu strategi utama dalam memenuhi target pembangunan 3 juta unit rumah.
Langkah ini menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan berbagai lembaga pemerintah dan sektor perbankan menjadi bukti bahwa inisiatif ini tidak dilakukan setengah hati.
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa peluncuran KUR Perumahan merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional. “Terima kasih atas dukungan Presiden Prabowo terbesar, Danantara, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dalam program KUR Perumahan ini,” ucapnya saat memberi keterangan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta.
Konsolidasi Antarlembaga Demi Tata Kelola yang Baik
Pelaksanaan program KUR Perumahan tidak dilakukan secara terpisah. Kementerian PKP memastikan sinergi lintas kementerian dan lembaga, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Ara, sapaan akrab Maruarar, menyebut bahwa koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP sangat penting untuk menyusun Peraturan Menteri yang dapat dijadikan pedoman teknis pelaksanaan KUR Perumahan.
“Selain itu juga berkoordinasi dengan BPK dan BPKP guna mempersiapkan Peraturan Menteri yang baik dari sisi mekanisme, sasaran serta aturan yang sesuai tata kelola yang baik,” tegasnya.
Visi besar pembangunan 3 juta rumah menjadi dasar utama penyusunan regulasi ini. Oleh karena itu, Kementerian PKP secara aktif mengadaptasi masukan dari berbagai pihak agar aturan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap hunian.
Sinergi dengan Himbara dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Dalam upaya memperkuat ekosistem pembiayaan KUR Perumahan, Ara juga menggelar pertemuan intensif dengan perwakilan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pejabat Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Pertemuan ini berlangsung selama dua jam dan menghasilkan sejumlah poin strategis terkait penguatan sistem penyaluran KUR untuk sektor perumahan.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Direktur Consumer Banking Bank BRI Nancy Adistyasari, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
“Saya senang KUR Perumahan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan kami ditargetkan untuk menyelesaikan Peraturan Menteri PKP pada bulan Juli ini,” ujar Ara.
Dukungan penuh juga datang dari sektor perbankan. BRI dan BTN sebagai dua bank utama penyalur KUR menyampaikan sejumlah masukan teknis terkait mekanisme penyaluran dana, skema pembiayaan bagi pengembang, serta penguatan sinergi dengan program KPR Sejahtera FLPP.
Komitmen BUMN: Hadir untuk Rakyat
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung keberhasilan KUR Perumahan. Menurutnya, sektor perumahan merupakan bagian penting dari program pembangunan nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Kami siap mendukung KUR Perumahan untuk rakyat Indonesia,” tegasnya. Kartika juga mendorong agar Himbara aktif berperan dalam mempercepat proses penyaluran KUR Perumahan, termasuk untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah.
Kehadiran BP Tapera dalam pertemuan tersebut juga memperkuat sinyal bahwa pembiayaan rumah rakyat akan lebih komprehensif. Kolaborasi antara skema KUR dan Tapera dinilai dapat memperluas jangkauan akses kepemilikan rumah yang lebih layak dan terjangkau.
Motor Penggerak Ekonomi dan Pemerataan Akses Hunian
Melalui skema KUR, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan perumahan bisa memperoleh solusi pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme yang lebih fleksibel. Program ini juga memberikan ruang kepada pelaku usaha sektor konstruksi dan pengembang lokal untuk terlibat dalam penyediaan rumah rakyat.
KUR Perumahan tidak hanya tentang pembangunan fisik rumah, tapi juga tentang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta membangun komunitas baru yang lebih tertata dan sehat.
Penutup: Jalan Panjang yang Harus Diakselerasi
Program KUR Perumahan menjadi bukti nyata bahwa komitmen politik dan keberpihakan pada rakyat dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Tantangan ke depan tentu tidak ringan—mulai dari aspek regulasi, pembiayaan, hingga koordinasi teknis di lapangan—namun dengan kerja kolaboratif antar lembaga dan dukungan penuh dari perbankan, target pembangunan 3 juta rumah diyakini bukan sekadar wacana.
Dengan memperkuat infrastruktur kebijakan seperti Peraturan Menteri, menyiapkan sistem pengawasan yang akuntabel, dan memastikan implementasi yang inklusif, Kementerian PKP bersama mitra strategisnya siap menjadikan KUR Perumahan sebagai fondasi baru pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
