JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik secara optimal. Langkah ini bukan hanya untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas energi, tetapi juga sebagai upaya nyata mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
Dalam upaya mempercepat rasio elektrifikasi nasional, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan agar akses listrik ke seluruh pelosok negeri dapat tercapai secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, meski rasio elektrifikasi Indonesia telah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, namun masih terdapat daerah-daerah yang belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, dalam keterangannya menyebut bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 500.000 rumah tangga di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik. “Pemerintah menargetkan 100 persen rasio elektrifikasi dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Jisman.
Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi nasional pada 2024 telah mencapai 99,8 persen. Meski demikian, tantangan terbesar justru ada di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan yang kondisi geografisnya sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Kondisi ini membuat biaya investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan menjadi lebih besar.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan jaringan listrik konvensional, tetapi juga mulai memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi pemerataan listrik di daerah pedesaan. Beberapa teknologi yang telah diterapkan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang memanfaatkan sumber daya lokal.
“Kami mengoptimalkan berbagai sumber energi terbarukan yang sesuai dengan potensi daerah setempat, seperti air, angin, biomassa, dan sinar matahari. Dengan begitu, akses listrik di pedesaan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan,” tambah Jisman.
Selain upaya pemerintah pusat, berbagai perusahaan listrik, terutama PT PLN (Persero), juga aktif mendukung program pemerataan listrik ini melalui program Listrik Desa (Lisdes). PLN telah memasang jaringan listrik ke ribuan desa yang sebelumnya gelap gulita, termasuk melakukan penyambungan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program BPBL sendiri diakui masyarakat sangat membantu meringankan beban biaya instalasi listrik yang selama ini menjadi kendala utama bagi keluarga prasejahtera. “Alhamdulillah sekarang sudah ada listrik di rumah kami, anak-anak jadi lebih mudah belajar di malam hari,” ungkap Rahmawati, warga Desa Maros yang menjadi salah satu penerima manfaat BPBL.
Selain mempercepat pembangunan jaringan listrik, pemerintah juga terus mengawal kualitas pasokan listrik di pedesaan. Keandalan pasokan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menikmati listrik, tetapi juga memperoleh pasokan yang stabil tanpa sering mengalami pemadaman. Untuk itu, PLN secara bertahap membangun gardu induk, memperkuat jaringan distribusi, dan menambah kapasitas pembangkit di daerah yang mengalami defisit listrik.
Pemerintah juga menyadari bahwa listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Akses listrik diyakini mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Hal ini secara tidak langsung akan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Menurut pengamat kebijakan energi, Pri Agung Rakhmanto, langkah pemerintah memperluas akses listrik ke desa-desa harus disertai dengan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di daerah tersebut. “Kalau listrik sudah masuk, harus ada program pendukung seperti pelatihan keterampilan atau akses modal usaha agar potensi ekonomi lokal bisa benar-benar berkembang,” jelasnya.
Baca juga:
Program PLN Terangi Desa, Dukung Pendidikan dan Kesehatan di Pedalaman
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga dinilai penting dalam mempercepat pemerataan listrik. Pemerintah kabupaten dan kota didorong aktif memfasilitasi izin pembangunan infrastruktur kelistrikan serta mendukung sosialisasi pemakaian listrik secara bijak di masyarakat. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN ini diyakini dapat mewujudkan target elektrifikasi nasional secara berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga mengungkapkan akan memaksimalkan program desa mandiri energi yang berbasis pada pemanfaatan potensi energi terbarukan lokal. Desa-desa yang memiliki potensi air terjun kecil, limbah pertanian, atau radiasi sinar matahari yang tinggi akan dikembangkan menjadi desa energi mandiri yang tidak tergantung pada jaringan listrik utama.
Ke depan, tantangan untuk memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan diprediksi akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan energi akibat bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi di desa. Pemerintah menegaskan komitmen mereka akan tetap kuat dalam mewujudkan desa terang yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pengurangan emisi karbon.
Dengan akselerasi pemerataan akses listrik, pemerintah berharap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di daerah paling terpencil, dapat menikmati energi modern yang aman dan andal. Tidak hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai pondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang usaha, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
