JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra belum sepenuhnya tuntas.
Hingga awal Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan Rp 37 triliun dari alokasi Rp 39 triliun tahun ini sebagai bagian dari total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 100,1 triliun hingga 2028.
Tito menjelaskan, anggaran Rp 100,1 triliun tersebut dibagi dalam tiga tahap pelaksanaan, yakni sekitar Rp39 triliun pada 2026, sekitar Rp39 triliun pada 2027, dan sekitar Rp28 triliun pada 2028.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan 23 kementerian dan lembaga di luar dukungan anggaran pemerintah daerah.
"Dari target alokasi Rp39 triliun, yang sekarang sudah turun Rp37 triliun. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja, untuk memperbaiki sekolah-sekolah, jalan, jembatan, sawah, dan fasilitas lainnya," ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatra di Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, porsi anggaran terbesar telah disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 22 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan permanen.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima Rp4,6 triliun untuk memperbaiki sekolah yang rusak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 2,3 triliun untuk pembangunan hunian, Kementerian Pertanian Rp 2,6 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 1,5 triliun, serta Kementerian Kesehatan Rp 532 miliar.
Meski sebagian besar anggaran tahun ini telah dicairkan, Tito mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat penyelesaian pemulihan.
Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan banjir kembali terjadi di sejumlah daerah, seperti Agam, Pidie Jaya, Bener Meriah, Takengon di Provinsi Aceh hingga Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat.
Kondisi tersebut membuat sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dibersihkan kembali tertutup lumpur sehingga pekerjaan rehabilitasi harus dilakukan berulang.
Selain banjir berulang, normalisasi sungai menjadi pekerjaan terberat pemerintah.
Tito mengatakan terdapat 137 sungai yang harus ditangani akibat sedimentasi lumpur, kayu, batu, dan pasir yang menghambat aliran air serta meningkatkan risiko banjir saat hujan deras.
Menurutnya, pekerjaan tersebut diperkirakan baru dapat diselesaikan paling cepat dalam tiga tahun.
Di tengah proses pemulihan tersebut, pemerintah mengklaim sejumlah infrastruktur dasar telah kembali berfungsi.
TNI telah membangun 420 jembatan dalam sembilan bulan terakhir, sementara seluruh SPBU, SPBE, dan agen LPG di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 20.794 unit hunian sementara dari target 20.797 unit sehingga tidak ada lagi penyintas yang tinggal di tenda.
Namun, pembangunan hunian tetap masih terus berjalan.
Dari target 44.121 unit, baru sekitar 2.012 unit yang telah rampung.
Tito meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan proyek yang anggarannya telah dicairkan.
Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan pendanaan sehingga hambatan yang tersisa lebih banyak berkaitan dengan percepatan eksekusi dan kelengkapan administrasi.
"Jangan lama-lama, karena tinggal kurang lima bulan untuk mengeksekusi Rp39 triliun," kata Tito.