JAKARTA. Di tengah tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan adanya peningkatan pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia untuk tahun 2026.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menaksir bahwa CAD pada tahun ini akan menyentuh rentang 0,5% sampai 1,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Estimasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian CAD Indonesia di sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar US$ 1,5 miliar atau setara 0,1% dari PDB.
"Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan kinerja transaksi berjalan 2026 tetap sehat dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB," ungkap Perry saat menggelar konferensi pers pada hari Rabu (22/7/2026).
Perry menjelaskan bahwa ketahanan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) harus senantiasa ditingkatkan guna meredam efek rambatan dari ketidakpastian global yang masih tinggi. Oleh karena itu, BI konsisten berkolaborasi bersama pemerintah demi mempertahankan ketangguhan sektor eksternal.
Dilihat dari sisi perdagangan, akumulasi neraca perdagangan tanah air dari Januari sampai Mei 2026 masih mencatatkan surplus senilai US$ 4,03 miliar. Namun, khusus untuk periode Mei 2026, neraca perdagangan tercatat mengalami defisit sebesar US$ 1,61 miliar.
Sementara itu, terkait transaksi modal dan finansial, Perry menuturkan bahwa sinergi kebijakan moneter BI yang ditopang oleh kebijakan fiskal pemerintah sukses menjaga daya tarik aset keuangan domestik. Hal ini berujung pada terus berlanjutnya arus modal asing yang masuk.
Memasuki kuartal kedua tahun 2026, arus masuk bersih (net inflows) dari investasi portofolio asing mencapai US$ 8,5 miliar. Aliran dana ini masuk terutama lewat instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Tren arus modal asing ini terpantau masih berlanjut di kuartal ketiga 2026. Tercatat hingga 20 Juli 2026, investasi portofolio asing khususnya melalui SBN telah membukukan net inflows sebesar US$ 0,1 miliar.
Beralih ke posisi cadangan devisa Indonesia, hingga penutupan Juni 2026 angkanya tetap aman dan terjaga di level US$ 145,6 miliar.
Jumlah tersebut memadai untuk membiayai 5,5 bulan impor, atau 5,4 bulan impor ditambah kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini juga dipastikan masih melampaui standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.
Perry kembali menegaskan bahwa BI dan pemerintah akan terus memperkokoh sinergi kebijakan. Langkah ini diambil demi merawat ketahanan eksternal perekonomian nasional sekaligus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di tengah gejolak perekonomian dunia.