JAKARTA — Kementerian Sosial RI kembali menegaskan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) agar tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah. Melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, pemerintah membuka peluang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk "naik kelas" menjadi keluarga mandiri.
Program ini menyasar pemilik kartu KKS dari berbagai bank, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI, dengan pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bansos, tapi juga pada pemberdayaan ekonomi.
Bansos Sebagai Jembatan, Bukan Tujuan Akhir
Dalam kunjungan lapangannya belum lama ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun bukan sebagai solusi jangka panjang.
“Saya ketemu penerima manfaat. Memang sebagian yang di desa ini saja. Kita ingin mengajak mereka untuk bisa mau lebih maju, bahwa program bansos — dalam bentuk PKH maupun BPNT — itu sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok,” ujar Gus Ipul.
Kementerian Sosial ingin mendorong agar keluarga-keluarga penerima manfaat, khususnya yang masih berada dalam usia produktif, bisa segera beralih menjadi pelaku usaha atau pekerja mandiri.
“Bagi yang usia produktif, mereka mestinya harus bisa bekerja, atau paling tidak membuka usaha,” lanjutnya.
Evaluasi Berkala dan Seleksi Lebih Ketat
Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola bansos, evaluasi data penerima akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan pembaruan maksimal lima tahun sekali. Namun, untuk penyandang disabilitas dan lansia, proses evaluasi akan dilakukan lebih fleksibel dengan pendekatan perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Langkah ini bertujuan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, tidak diklaim oleh mereka yang sudah seharusnya tidak lagi bergantung pada bansos.
Gunakan Bantuan dengan Bijak: Hindari Penyalahgunaan
Gus Ipul juga mengingatkan seluruh KPM untuk menggunakan bantuan dengan bijak. Dana bansos dari KKS Merah Putih harus digunakan hanya untuk kebutuhan pokok, seperti membeli sembako atau menunjang pendidikan anak.
“Tidak boleh, yang namanya bantuan, digunakan untuk beli pulsa, apalagi untuk main judi online,” tegasnya.
Pengawasan terhadap penyalahgunaan dana bansos ini juga menjadi perhatian serius Kemensos. Pendamping sosial di lapangan diminta lebih aktif memberikan edukasi serta memantau penggunaan bantuan.
Graduasi KPM: Dari Penerima Jadi Mandiri
Konsep graduasi KPM kini menjadi prioritas. KPM yang berhasil keluar dari program bansos karena telah mampu mandiri akan mendapatkan pengakuan sebagai "keluarga graduasi". Hal ini menjadi indikator keberhasilan dari pendekatan baru Kemensos yang mengedepankan pemberdayaan dan kemandirian.
“Naik kelas artinya tidak ikut dalam program penerimaan bansos, tetapi naik ke usaha-usaha produktif,” ujar Gus Ipul lagi.
Dalam kunjungan bersama Wakil Menteri Sosial, Kemensos menyampaikan secara langsung motivasi kepada KPM untuk segera beralih menjadi keluarga mandiri melalui pelatihan usaha kecil, bantuan permodalan, dan akses pasar lokal.
Dua Jalur Aspirasi: Resmi dan Partisipatif
Untuk menampung berbagai keluhan dan usulan masyarakat terkait data dan penyaluran bansos, Kementerian Sosial menyediakan dua jalur komunikasi aspirasi, yakni:
-Jalur Resmi, dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan, berlanjut ke kecamatan, Dinas Sosial, dan akhirnya ke pusat melalui Kementerian Sosial.
-Jalur Partisipatif, yang dapat diakses langsung melalui aplikasi Cek Bansos, dengan fitur “Usul” dan “Sanggah” untuk menyampaikan permohonan atau keberatan atas nama KPM.
“Dalam aplikasi itu, akan kita sertakan juga syarat-syaratnya. Apa syaratnya kalau kita mengusulkan, dan apa syaratnya kalau kita menyanggah,” jelas Gus Ipul.
Kemensos berharap masyarakat aktif dalam proses ini dengan memberikan data valid dan sesuai persyaratan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima.
Momentum Perubahan untuk Keluarga Produktif
KKS Merah Putih bukan sekadar kartu pencairan bansos, melainkan simbol perubahan. Pemerintah ingin agar setiap KPM menyadari bahwa bantuan hanyalah jembatan, bukan tempat berlabuh.
Dengan pelatihan keterampilan, akses pembiayaan UMKM, serta dukungan dari pemerintah daerah, KPM yang berada di usia produktif diharapkan bisa keluar dari ketergantungan dan menjadi pelaku usaha yang mandiri.
Langkah ini sejalan dengan visi Kemensos untuk membangun masyarakat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.