JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa rencana pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan Rp8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Menkeu menegaskan bahwa PMN untuk Agrinas bukan merupakan anggaran baru yang tiba-tiba muncul dalam APBN. Menurutnya, sejak awal pembiayaan investasi telah dialokasikan dalam struktur APBN, namun penentuan penerima dana dilakukan kemudian. “Jadi bukan tiba-tiba ada anggaran baru, melainkan sejak awal sudah disiapkan. Hanya saja, saat penyusunan APBN, belum ditentukan BUMN mana yang akan menerima pembiayaan investasi tersebut,” jelasnya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Agrinas merupakan BUMN baru yang terbentuk melalui restrukturisasi dari beberapa BUMN sebelumnya. “Sekarang, prosesnya ada di Kementerian BUMN untuk menyampaikan kepada DPR agar PMN bisa segera direalisasikan,” imbuhnya.
Tiga BUMN Karya Bertransformasi Jadi Agrinas
Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa PMN tersebut akan diberikan kepada tiga BUMN Agrinas, yakni:
PT Agrinas Jaladri Nusantara (transformasi dari PT Virama Karya)
PT Agrinas Pangan Nusantara (transformasi dari PT Yodya Karya)
PT Agrinas Palma Nusantara (transformasi dari PT Indra Karya)
Menurut Thomas, penyuntikan dana PMN tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung ketahanan pangan nasional. “Penambahan PMN ini akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambak budidaya dan perikanan tangkap, pengelolaan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), revitalisasi lahan, serta pengelolaan perkebunan,” jelasnya.
Thomas menambahkan bahwa transformasi ini bertujuan agar BUMN tersebut dapat lebih berkontribusi dalam sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Proses Pengesahan PMN Agrinas Masih Berjalan
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyatakan bahwa proses perubahan status tiga BUMN Karya menjadi BUMN Pangan atau Agrinas masih berlangsung. “On process,” ujar Aminuddin singkat saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3).
Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR agar rencana PMN ini dapat segera direalisasikan. “Kami optimistis proses ini bisa berjalan dengan lancar sehingga Agrinas dapat segera beroperasi secara maksimal untuk mendukung sektor pangan nasional,” imbuhnya.
Dukungan PMN untuk Ketahanan Pangan Nasional
Transformasi tiga BUMN Karya menjadi Agrinas merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui investasi di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Pemerintah berharap, dengan adanya PMN ini, Agrinas dapat menjadi pemain utama dalam mendukung produksi pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Selain itu, alokasi anggaran dalam APBN 2025 untuk PMN ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor pangan global. Dengan strategi yang tepat dan manajemen yang profesional, Agrinas diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan BUMN yang berorientasi pada ketahanan pangan guna mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Proses pengesahan dan penyaluran PMN ke Agrinas saat ini terus dipantau agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.