JAKARTA - Meskipun angka rasio elektrifikasi nasional sudah mendekati target ideal, persoalan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan hingga pertengahan 2025 masih terdapat sekitar 1,28 juta rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik. Jumlah ini setara dengan 1,49 persen dari total 86,6 juta rumah tangga yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada Senin, 30 Juni 2025. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memaparkan, pemerintah sudah memetakan 10.068 lokasi yang belum memiliki akses listrik. Wilayah tersebut tersebar mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia.
“Rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional memang sudah mencapai 98,51 persen. Tapi masih ada jutaan warga yang belum merasakan listrik,” ujar Jisman dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 17 provinsi telah berhasil mencatatkan rasio elektrifikasi di atas 99 persen. Namun, masih ada 15 provinsi yang berada di kisaran 90 hingga 99 persen, serta 6 provinsi lain yang dominan berada di Indonesia bagian timur, tercatat memiliki rasio elektrifikasi di bawah 90 persen. Kondisi inilah yang memerlukan perhatian dan solusi strategis, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Upaya untuk memperluas akses listrik sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, pemerintah telah menggulirkan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai solusi cepat untuk menghadirkan penerangan di daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN. Sayangnya, program ini mulai menemui hambatan serius karena masa pakai dan garansi perangkat LTSHE hanya sekitar tiga tahun. Banyak perangkat yang kini telah rusak dan tidak lagi berfungsi, menyebabkan masyarakat kembali hidup tanpa penerangan yang memadai.
“Sekarang kami dorong agar pelayanan listrik di masyarakat sepenuhnya melalui PLN,” kata Jisman, menekankan pentingnya kehadiran PLN sebagai perusahaan negara yang memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk menjamin keberlanjutan pasokan listrik.
Selain masa pakai perangkat LTSHE yang singkat, Jisman juga menyoroti tantangan pada program kelistrikan berbasis swakelola atau bantuan kementerian/lembaga lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mikrohidro. Menurutnya, banyak pembangkit bantuan yang tidak beroperasi secara optimal karena pengelolaannya tidak profesional dan tidak memiliki sistem perawatan yang baik.
Jisman menegaskan, PLN lebih mampu memastikan keandalan pasokan listrik dan memberikan akses subsidi bagi warga yang membutuhkan. “Kehadiran PLN diharapkan bisa menjamin keandalan dan memberi akses subsidi yang lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, pemerintah dan PLN saat ini tengah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menuntaskan elektrifikasi nasional. Program ini meliputi perluasan jaringan listrik ke desa-desa terpencil, peningkatan kualitas infrastruktur distribusi, serta integrasi energi baru terbarukan (EBT) agar pasokan listrik ke daerah 3T tidak hanya handal, tapi juga ramah lingkungan.
Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah agar sinkronisasi data rumah tangga tanpa listrik bisa dilakukan lebih akurat. Dengan begitu, penyaluran program elektrifikasi bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menuntaskan target elektrifikasi 100 persen,” kata Jisman.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan energi terbarukan dalam program elektrifikasi nasional, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan interkoneksi dengan pembangkit besar. PLTS, PLTMH, dan pembangkit energi terbarukan lainnya diharapkan bisa menjadi solusi alternatif sekaligus mendukung target bauran energi nasional.
Pemerintah menyadari bahwa upaya percepatan elektrifikasi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Listrik akan membuka lebih banyak peluang usaha, mempermudah kegiatan belajar, serta meningkatkan akses informasi dan teknologi bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya gelap gulita.
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di enam provinsi dengan angka terendah dapat meningkat signifikan pada 2026. Anggaran tambahan untuk pembangunan infrastruktur jaringan distribusi dan pembangkit off-grid juga sedang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
Sementara itu, PLN diminta terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melaporkan secara berkala progres elektrifikasi dan kendala lapangan. Dengan pengawasan ketat dan evaluasi rutin, program ini diharapkan bisa berjalan efektif dan menghindari masalah serupa dengan program bantuan LTSHE sebelumnya.
Melalui sinergi dan komitmen bersama, pemerintah optimistis akses listrik 100 persen bisa tercapai dalam waktu dekat, sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang hidup tanpa cahaya listrik.